SOLOPOS.COM - Ilustrasi Uang (Solopos/Whisnupaksa Kridhangkara)
Solopos.com, WONOGIRI — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri 2020 diproyeksikan naik Rp23,6 miliar dibandingkan PAD 2019. PAD 2020 direncanakan Rp247,3 miliar atau naik 9,5 persen dibandingkan PAD 2019 sebesar Rp223,7 miliar.
Peningkatan PAD secara terperinci diperoleh dari pajak daerah Rp53,53 miliar, retribusi daerah Rp25,9 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp17 miliar, dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp150,9 miliar.
Meski PAD naik, pos pendapatan daerah cenderung turun dari APBD 2019 sebesar Rp2,33 triliun menjadi 2,14 triliun pada 2020. Kabupaten Wonogiri kehilangan pendapatan sebesar Rp118 miliar atau 8,7 persen.
Penurunan pendapatan itu lantaran pendapatan dari DAK Fisik dan Bantuan Provinsi belum disesuaikan dalam rancangan APBD 2020.
Penurunan pendapatan itu lantaran pendapatan dari DAK Fisik dan Bantuan Provinsi belum disesuaikan dalam rancangan APBD 2020.
“Dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 belum ada informasi,” kata Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat menyampaikan nota keuangan dalam sidang paripurna di DPRD Wonogiri, Rabu (30/10).
Sejumlah penurunan itu terlihat dari Dana Perimbangan yang diterima pada 2020 diproyeksikan turun dari Rp1,63 triliun pada 2019 menjadi Rp1,45 triliun atau turun 12,2 persen. Kemudian, sumber pendapatan lain yang sah juga turun sebesar 7,5 persen dari penetapan APBD 2019 Rp475,9 miliar menjadi Rp442,6 miliar.
Joko Sutopo menerangkan sebanyak 54,31 persen APBD habis untuk belanja pegawai. Maka itu, belanja langsung memerlukan tata kelola yang tepat agar bisa mewujudkan visi kepala daerah. Hal itu membutuhkan efisiensi anggaran dan rasionalisasi program kegiatan.
“APBD kita ini sudah seperti membelah semangka bahkan lebih besar untuk belanja tidak langsung. Kuncinya ada di tata kelola anggaran. Ini harus jadi pemahaman publik,” ujar Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui wartawan seusai menyampaikan nota keuangan di hadapan anggota DPRD Wonogiri, Rabu (30/10/2019).
Ia menjelaskan pada 2020, prioritas anggaran menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan umum. Secara konkret, program itu menyasar pada penguatan proteksi kebutuhan masyarakat bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kita masukkan masyarakat yang belum terkaver JKN. Kita biayai melalui PBI,” ujar dia.
Di bidang pendidikan, lanjut dia, Pemkab mempersiapkan kebijakan yang menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas, tanpa diskriminasi termasuk memperkuat beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.
“Pertama Rp2 miliar, sekarang Rp5,8 miliar. Kami enggak masalah. Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan menunjukan kami hadir memberikan perlindungan,” tutur Joko Sutopo.