SOLOPOS.COM - Wakil Ketua DPRD Solo Achmad Sapari menyatakan tengah membahas kompensasi bagi caleg gagal. (Dok)
Solopos.com, SOLO—DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solo tengah merumuskan kompensasi setiap bulan bagi calon anggota legislatif yang tak lolos ke parlemen.
Namun, ada sejumlah ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi agar skema pemberian kompensasi tersebut bisa dijalankan. Informasi itu disampaikan Ketua DPD PAN Solo, Achmad Sapari, saat diwawancara wartawan, Selasa (13/6/2023).
Ketentuan atau syarat tersebut seperti ada caleg PAN yang lolos menjadi anggota DPRD Solo. Sebab kompensasi bagi caleg yang tak lolos ke parlemen diberikan dengan diambilkan dari gaji caleg PAN yang lolos itu. Kompensasi diberikan rutin tiap bulan.
Selain itu kompensasi diberikan hanya kepada caleg PAN yang gagal lolos ke parlemen di dapil di mana ada caleg yang menjadi Anggota DPRD Solo. Namun nominal atau besaran kompensasi tersebut belum ditentukan hingga sekarang ini.
Jajaran pengurus DPD PAN Solo masih harus melakukan pembahasan lebih lanjut ihwal besaran kompensasi itu. Yang pasti, menurut Sapari, besaran kompensasi yang diterima caleg yang gagal akan merujuk perolehan suara di Pemilu 2024.
“Umpamanya saya yang terpilih, bacaleg yang tidak lolos di dapil saya diberi kompensasi sesuai suara yang mereka peroleh. Soal besaranya, terserah, nanti kami akan rapat harian. Jadi kompensasi itu berasal dari caleg kami yang jadi,” ujar dia.
Sapari menjelaskan besaran uang kompensasi akan tergantung berapa jumlah caleg PAN di dapil itu. Seperti diketahui, jumlah caleg di masing-masing dapil berbeda, menyesuaikan kuota kursi DPRD Solo di dapil itu dan jumlah caleg yang dipasang.
“Semua bacaleg yang tidak jadi akan dapat kompensasi dari caleg yang jadi. Kompensasi ini akan rutin setiap bulan dalam lima tahun,” kata dia. Skema pemberian kompensasi bagi caleg yang tidak jadi menurut Sapari baru diterapkan PAN Solo.
Skema tersebut merupakan strategi partainya untuk mengikat para bacaleg dengan organisasi partai. “Nanti otomatis secara hari nurani akan kumpul terus setiap bulan, sehingga paling tidak ada ikatan batin mereka selama 60 kali,” urai dia.
Sapari mengatakan skema pemberian kompensasi setiap bulan bagi caleg yang tidak jadi sudah disosialisasikan sedari awal kepada mereka. Bahkan menurut dia sudah ada kesepakatan dari para caleg itu untuk menjalankan skema tersebut.