Solopos.com, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengkaji ulang wacana pembangunan jalan tol lingkar timur-selatan Surakarta.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) Sukoharjo, Rudiyanto mengatakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap pembangunan jalan itu bukan berbentuk jalan tol melainkan jalan arteri yang bisa memudahkan akses seluruh masyarakat.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Kalau di Sukoharjo kami menginginkan kalau bisa jangan jalan tol agar nilai kemanfaatan untuk masyarakat ada dan lebih besar. Agar masyarakat juga dapat mengakses alternatif jalan yang akan dibangun. Sehingga pada saat tim konsultan datang kemarin kami sudah sampaikan itu, saat ini masih dalam tahap kajian,” katanya saat ditemui wartawan di kantornya, Kamis (30/12/2022).
Di mengatakan jika dilihat dari konsep kajian yang ada, dia menilai pembangunan jalan itu akan melalui banyak lahan sawah dilindungi (LSD). Hal itu tentunya menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.
Dia berharap pemerintah dapat lebih bijak mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.
“Kami harapkan pemerintah bisa mendengar aspirasi yang ada di daerah, karena ini kan prosesnya masih panjang,” kata Rudiyanto.
Belum Pasti
Meskipun dia menyebut 80% dalam rencana pembangunan itu akan mengambil lahan di Sukoharjo, saat ini pihaknya belum dapat memberikan kepastian wilayah mana saja yang akan terdampak proyek pembangunan.
Setelah hasil kajian diinformasikan dia mengatakan baru bisa menyampaikan hal itu. Meski demikian dia mengatakan hasil kajian pembangunan jalan tol itu bisa saja layak atau pun tidak.
Sementara itu, Kabid Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bapelbangda Sukoharjo, Ibnu Tjahyana mengatakan konsultan tersebut datang ke Sukoharjo sekitar November 2022 lalu.
“Kami pada posisi yang dilewati kami berupaya mengedepankan pengembangan ekonomi terkait rencana itu. Mau tidak mau Sukoharjo harus menyampaikan konsep pengembangan wilayah terkait sistem transportasi antar kabupaten [Soloraya],” kata Ibnu.
Dia mengatakan Sukoharjo menginginkan akses transportasi yang terbuka atau semacam jalur lingkar (ringroad) seperti di Salatiga mau pun di Jogjakarta. Sehingga akses dari sistem transportasi yang sudah ada di lokal bisa masuk.
Dengan transportasi terbuka diharapkan transportasi dari mobilitas ekonomi bisa mengakses, sedangkan jika menggunakan tol, akses kendaraan cukup terbatas.
Dia mengatakan belum mengetahui rencana kajian itu akan selesai kapan sebab Sukoharjo hanya menjadi wilayah terdampak.
“Diharapkan kami nanti juga akan mendapat hasil akhir dari studi kelayakan itu. Meskipun nanti kelanjutannya juga tergantung dari pemilik proyek, Kementerian PUPR. Harapannya setelah konsultan selesai ada koordinasi dari pusat dan daerah terdampak,” terang Ibnu.
Dia menyebut sebagai daerah penyangga Solo jangan sampai Sukoharjo dan wilayah lainnya terlewati begitu saja dengan konsep transportasi tertutup.
Ibnu menguraikan di Jawa sudah ada konsep transportasi Pantura, sementara di selatan sudah ada konsep Pansela. Sementara di tengah-tengahnya ada Solo, Salatiga dan Boyolali.
Saat ini akses Salatiga dan Boyolali sudah memiliki tol. Sedangkan Solo jika membuat jalur lingkar selatan, harusnya juga menyentuh akses dari Wonogiri.
“Bagaimanapun juga kalau bisa ada simpul penghubung antara jalur selatan Jawa melalui Solo, Sukoharjo, Wonogiri dan juga ada jalur utara Solo, Boyolali, Salatiga, Semarang. Seandainya ke konsep tol sepertinya justru menutup perkembangan akses transportasi dari jaringan lokal yang sudah ada,” ujar Ibnu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
