SUKOHARJO – Sekitar 4.000 perangkat desa se-Soloraya yang tergabung dalam Parade Nusantara, Kamis (12/1/2012) esok akan menggelar demo di Kartasura, meski rencana mereka ditolak Muspika setempat. Demo akan melibatkan sekitar 4.000 perangkat desa.
“Ditolak tidak masalah, Karena demo itu kan dilindungi undang-undang, sehingga bukan hal yang tabu. Meski demikian kami kemarin juga telah memberi tahu hal ini ke Kapolres Sukoharjo,” papar koordinator lapangan aksi, Agus Tri Raharjo, di Sukoharjo, Rabu (11/1/2012).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Menurut Agus, pihaknya tak mempermasalahkan penolakan Muspika, karena hal itu dinilai menjadi kewenangan Muspika. Kendati demikian, hal itu tak akan menyurutkan niat untuk demo. Dia menjelaskan pesan yang diusung para perangkat desa dalam demo itu di antaranya mendesak segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa. Sebab draf RUU Desa sudah masuk DPR. “Harapan kami Undang-Undang Desa itu segera dibahas,” tegas dia.
Rencananya, papar dia, para perangkat dari berbagai daerah akan berkumpul di kawasan Solo Baru terlebih dahulu. Perangkat desa yang akan ikut demo diharapkan berkumpul di satu titik itu sebelum menuju Kartasura.
Terpisah, Camat Kartasura, Bachtiar Zunan, mengatakan penolakan demo para perangkat desa di wilayahnya itu karena berbagai alasan. Di antaranya demo tersebut dikhawatirkan akan mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. “Kalau nanti demo itu dilakukan di Tugu Kartasura, saya khawatir akan memacetkan arus lalu lintas. Karena arus lalu lintas di kawasan itu kan padat sekali. Selain itu roda perekonomian juga akan terganggu. Karena itu Muspika Kartasura menolak demo tersebut,” papar Zunan.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo, Suryanto, mengatakan tak mempermasalahkan anggota Parade Nusantara yang berencana demo di Kartasura. Namun dia berpesan agar dilakukan secara tertib. “Silakan demo, karena memang dilindungi undang-undang, tetapi jangan anarkis dan jangan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Sebenarnya saat ini lebih tepat cukup menyampaikan aspirasi saja, nanti tinggal menunggu aksi pemerintah,” papar dia.
JIBI/SOLOPOS/Iskandar
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
