Wonogiri (Espos)–Sejumlah partai politik (Parpol) di Kota Gaplek meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga ikut dalam ajang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk mundur dalam waktu dekat ini, hal tersebut dinilai akan mempengaruhi indepensensi instansi tersebut.
Geliat Pilkada di Kota Gaplek semakin dinamis menyusul sejumlah calon independen mulai kasak kusuk menjalin komunikasi dengan sejumlah partai. Kesiapan partai untuk menyambut pekan Pilkada mulai dikerucutkan memilih calon yang intensif mengadakan pendekatan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Keikutsertaan Ketua KPU didalam kancah politik disambut dan ditanggapi beragam oleh partai politik, salah satunya bagaimana mempertahankan independensi dan profesionalitas instasi itu.
Menurut Ketua DPC PPP Wonogiri, Anding Sukiman, adalah hak setiap orang untuk ikut berpartisipasi, tetapi dengan posisi jabatan yang dituntut independen maka harus ada konsekuensinya yakni mundur.
“Wah bagus itu, Wonogiri perlu banyak figur untuk dipilih menjadi bupati maupun wakil bupati, makin banyak figur jadi lebih baik,” papar dia ketika dihubungi Espos, Selasa (20/10).
Dia mengatakan, meskipun tidak menceburkan diri secara langsung di dunia perpolitikan tetapi Joko memiliki pengalaman di bidang politik salah satunya menjadi pucuk pimpinan KPU.
Selain itu, sambung dia, secara personal dirinya lama bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif dengan background pengalaman itu kinerjanya tidak diragukan.
“Dia itu tokoh muda dan saya kira dia punya pengalaman untuk memimpin Wonogiri,” tegas dia.
Namun demikian, lanjut Anding, Joko harus segera mengundurkan diri agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Dia mengatakan, selain memiliki sikap kepemimpinan dan pemahaman birokrasi, calon bupati harus memiliki jiwa kewirausahaan.
das
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
