Parpol ditenggat Kamis untuk serahkan LPj kegiatan

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Karanganyar, Ign Triyanto, mengatakan dari 14 Parpol yang ada, baru lima Parpol yang sudah mengajukan permohonan bantuan. Kelima Parpol itu yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). “Sebelum tutup anggaran 2011 ini laporan tersebut harus sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Triyanto saat ditemui wartawan usai rapat koordinasi dengan sejumlah Parpol di Kantor Kesbangpolinmas, Senin (5/12/2011).

Menurut Triyanto, proposal yang diajukan Parpol tersebut harus sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kemendagri Nomor 24/2009 tentang bantuan untuk pendidikan politik. Pada 2010, LPJ dan proposal yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih banyak yang tidak sesuai dengan SK tersebut. Misalnya, dana bantuan itu dipakai untuk membayar sewa kantor sekretariat Parpol. “Sekarang dana bantuan itu tidak boleh untuk mebayar sewa sekretariat,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, sesuai dengan SK tersebut, sebanyak 60 persen dana bantuan digunakan untuk pendidikan politik dan 40 persen sisanya untuk biaya operasional sekretariat. Biaya operasional sekretariat itu antara lain langganan jasa listrik, air, surat menyurat, rapat internal, kearsipan serta pemeliharaan peralatan kantor.
Pada Jumat-Sabtu (9-10/12/2011), tim akan memverifikasi apakah ada yang kurang dari proposal yang diajukan. Sedangkan pada Senin (12/12/2011) sudah diajukan ke Bagian Keuangan.

Sementara itu Ketua Uum PAN Karanganyar, Muhammad Yunus, menyampaikan kekecewaannya lantaran dana bantuan untuk Parpol pada 2011, baru cair pada awal 2012. “Untuk menunjang kegiatan selama 2011 ini Parpol tombok dulu. Idealnya sebelum ada kegiatan, dana itu sudah ada, sehingga untuk membuat berbagai kegiatan Parpol yang sudah direncanakan, juga mudah,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Namun agar sistem yang dibangun lebih sehat, maka sebaiknya dana bantuan Parpol itu diberikan di awal, bukan di akhir kegiatan. Bila hal ini terus teradi, maka imbasnya pada pendidikan politik masyarakat. “Selain itu juga sistem yang berjalan ini juga lebih akuntabel,” katanya.

fas