Solopos.com, SUKOHARJO — Pembangunan Pasar Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo mulai dilakukan pada Rabu (29/11/2023). Lokasinya di jalan Telukan-Ngombakan, tak jauh dari balai desa setempat. Pembangunan pasar tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 7-12 bulan ke depan.
Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Desa Pranan, Sarjanto. Ia menyebut pasar ini dibangun di tanah kas desa seluas 3.400 meter persegi dan memiliki 117 kios serta los oprokan. Hampir separuhnya telah dipesan.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Dari jumlah tersebut 55 unit di antaranya berupa kios dan 62 los atau oprokan. Saat ini sudah disewa 37 unit kios dan masih tersisa 18 unit. Kemudian los atau oprokannya yang sudah disewa 14 unti masih tersisa 58 unit,” beber Sarjanto seusai melakukan peletakan batu pertama.
Berdasarkan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Pranan, los dan kios itu masih ditawarkan khusus bagi warga Desa Pranan hingga 31 Desember 2023 mendatang. Setelah waktu tersebut jika masih tersisa kios maupun los, maka akan ditawarkan kepada masyarakat umum.
Sarjanto menyebut kebutuhan anggaran pembangunan pasar desa itu mencapai Rp2,5 miliar. Sejauh ini, pihaknya telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp175 juta, sisa kebutuhan anggaran akan dipikul oleh calon pedagang melalui penyewaan kios dan los.
Karena ada anggaran bantuan provinsi itu, maka pasar tersebut harus dibangun tahun ini lantaran Pemdes Pranan harus melaporkan penggunaan dana itu di tahun yang sama.
“Pada tahap awal ini jenis dagangan yang dijajakan di Pasar Desa Pranan kami bebaskan. Tapi nanti coba kami arahkan pada pasar buah. Pasar tradisionalnya akan tetap kami pertahankan. Akan kami buat kios lagi di sebelah utara jalan kalau nanti pasar sudah overload. Khusus untuk pasar buah kami sendirikan di utara jalan itu,” jelas Sarjanto.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Polokarto, Heri Mulyadi, mengatakan hingga kini masih banyak desa di wilayahnya yang belum memiliki pasar desa. Meskipun hal itu tidak wajib, namun ia mendorong pemerintah desa untuk membangun pasar sebagai upaya meningkatkan perekonomian warganya.
“Membangun pasar desa itu tidak harus. Namun, jika masyarakat menghendaki dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, silakan dibangun. Desa mempunyai kewenangan sendiri,” jelas Heri.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
