SOLOPOS.COM - Ketua Jurusan Teknis Sipil UNS, Bambang Santoso (kanan) berbincang-bincang dengan petugas dari BPKP seusai pertemuan di salah satu kios Pasar Ir Soekarno sebelum melakukan pengecekan bersama soal mutu konstruksi bangunan Pasar Ir Soekarno, Sabtu (14/9/2013). (Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos)
Ketua Jurusan Teknis Sipil UNS, Bambang Santoso (kanan) berbincang-bincang dengan petugas dari BPKP seusai pertemuan di salah satu kios Pasar Ir Soekarno sebelum melakukan pengecekan bersama soal mutu konstruksi bangunan Pasar Ir Soekarno, Sabtu (14/9/2013). (Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SUKOHARJO — Derita pedagang Pasar Ir Soekarno, Sukoharjo di pasar darurat semakin panjang menyusul tak adanya komentar dari petugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Petugas BPKP yang hadir pada pertemuan di salah satu kios Pasar Ir Soekarno bungkam saat diminta tanggapan mengenai hasil audit dan kapan hasil pengecekan ulang terhadap konstruksi bangunan. Solopos.com hanya memperoleh jawaban bahwa di BPKB ada bagian humas yang lebih berhak. Kepastian itu terungkap setelah dilakukan rembuk bersama sebelum tim teknis dari Polines, Semarang dan UNS, Solo melakukan pengecekan ulang terhadap mutu konstruksi Pasar Ir Soekarno, Sabtu (14/9/2013).
Pertemuan dipimpin Kepala Disperindag Sukoharjo, AA Bambang Haryanto dan dihadiri dari PT Ampuh Sejahtera, mantan Kepala Disperindag Sukoharjo, Sriyono, dua petugas BPKP Wisnu dan Irianto dan tim teknis independen dari Polines Semarang dan UNS Solo. Tim teknis Polines dipimpin Sugiyono sedang tim teknis UNS dipimpin Ketua Jurusan Teknik Sipil, Bambang Santoso.
Awalnya wartawan yang ada di lokasi pertemuan menyatakan, agar tak muncul siapa yang disalahkan, termasuk wartawan dalam setiap pemberitaan, sekarang silakan petugas BPKP memberikan pernyataan. Kepala Disperindag yang memfasilitasi menyatakan, “Di BPKP katanya ada bagian humas yang lebih berhak sehingga Pak Wisnu dan Pak Irianto tidak mau memberikan pernyataan,” ujarnya.
Pantauan Solopos.com , pertemuan di salah satu kios Pasar Ir Soekarno berlangsung alot terkait hasil audit konstruksi dari Polines dan UNS Solo yang dinilai berbeda. “Yang ditunggu Pemkab Sukoharjo adalah opini dari BPKP. Kedua hasil audit baik dari Polines atau UNS dipakai silakan tetapi kalau pun hanya salah satu yang dipakai juga silakan.
Semua tergantung dari BPKP. Saat ini yang berhak BPKP,” tandas Anton, panggilan akrab AA Bambang Haryanto.
Setelah terjadi tarik ulur sekitar dua jam akhirnya disepakati dilakukan pengecekan ulang atas konstruksi bangunan. Pengecekan ulang dilakukan setelah PT Ampuh bersedia melakukan perbaikan terhadap reduksi bangunan. Juga terungkap hasil pengecekan ulang diberi batas waktu lima hari kemudian.
Reduksi adalah bangunan yang tidak sesuai standar. Tim UNS pun menunjukkan salah satu reduksi yang harus diperbaiki, yakni bangunan kios bagian muka yang tidak lurus. “Kalau kondisi seperti itu mau diperbaiki silakan diperbaiki,” ujar salah satu tim teknis UNS sambil menunjukkan lokasi yang dimaksud.
“Hari ini (Sabtu) dilakukan pengecekan ulang terhadap konstruksi bangunan Pasar Ir Soekarno. Pengecekan ulang dilakukan karena masih ada keraguan dari BPKP. Hasil pengecekan ulang sepenuhnya akan diserahkan ke BPKP untuk diberi opini,” ujar Anton.
