PASAR IR SOEKARNO : Anggaran Multiyears Pasar Ir Soekarno Dinilai Tak Wajar

Solopos.com, SUKOHARJO–Rekomendasi anggaran tahun jamak (multiyears) proyek pasar Ir Soekarno dinilai tidak wajar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut LKPP, penganggaran tahun jamak harus dimulai sejak proses awal proyek.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sukoharjo, Sunoto, mengatakan LKPP menyatakan proyek Pasar Ir Soekarno yang saat ini sudah berjalan tidak wajar jika dianggarkan dalam tahun jamak. Pasalnya, proyek pasar ini sejak awal sudah dianggarkan secara one years. Mewakili Fraksi PAN, Sunoto juga mengatakan tidak berani menyepakati usulan multi years tersebut.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“LKPP menilai usulan multi years itu tidak wajar karena sejak awal proyek sudah dilakukan secara one year. Karena itu LKPP menyarankan agar proyek tersebut tidak dianggarkan secara multi years,” ujarnya kepada solopos.com, Jumat (6/9/2013).

Sebelumnya, Pimpinan Badan Anggaran DPRD Sukoharjo, Perwakilan Fraksi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Sekretaris Daerah (Sekda) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan LKPP untuk berkonsultasi soal rekomendasi multi years tersebut. Hal ini dilakukan agar masing-masing fraksi satu pendapat. Karena sebelumnya, rapat paripurna Banggar DPRD terkait APBD Perubahan 2013 harus ditunda lantaran proyek Pasar Ir Soekarno ini.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi mengatakan rekomendasi anggaran multiyears tidak mendapatkan persetujuan dari LKPP maupun Kemendagri. Pasalnya, hingga saat ini belum ada payung hukum penggunaan sistem multiyears di APBD perubahan.
Aturan yang ada menyebutkan, sistem penganggaran multiyears bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

“Usulan atau wacana untuk penganggaran Pasar Ir Soekarno secara multiyears tidak bisa dilaksanakan di anggaran perubahan karena belum ada payung hukum untuk pegangan,” ujarnya saat dihubungi Espos, Jumat.

Ia mengatakan kelanjutan proyek pasar tersebut harus menunggu opini dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam opini BPKP nanti akan terlihat bangunan yang sudah ada saat ini berapa persen sekaligus ada penyimpangan atau tidak. Hasil dari BPKP itu harus keluar sebelum melangkah ke proses lebih lanjut yakni penyelesaian proyek pasar.

Terkait dengan alokasi anggaran Rp8,2 miliar untuk pasar yang diusulkan di APBD Perubahan 2013, politisi PKS ini belum dapat menjelaskan secara gamblang.
“Kami akan mencoba mencari solusi yang terbaik untuk segera menyelesaikan persoalan pasar.”

Sementara itu, Sunoto menyampaikan alokasi anggaran itu tidak dapat dianggarkan apabila opini dari BPKP belum keluar. Ia juga mengusulkan pemberian kompensasi bagi para pedagang akibat molornya pembangunan pasar ini. Ia mengusulkan setiap pedagang diberikan kompensasi sekitar Rp500.000/orang dengan catatan ada alokasi anggaran. Selain itu, ia berharap kondisi pasar darurat juga diperbaiki.

“Kemungkinan besar proyek tidak akan selesai pada tahun ini. Karena itu kami selaku pimpinan Fraksi PAN mengusulkan pemberian dana kompensasi senilai Rp500.000/orang untuk pedagang,” jelasnya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan Pasar Ir Soekarno yang dikerjakan oleh PT Ampuh Sejahtera direncanakan selesai pada akhir tahun 2012 lalu. Lantaran terganjal berbagai masalah, hingga saat ini proyek tersebut belum selesai. Penyelesaian proyek juga memakan waktu semakin lama lantaran proses audit dari BPKP yang cukup panjang.