SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, SOLO —</strong> Sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini (<a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180425/493/911670/312-anak-klaten-ikuti-gebyar-paud-">PAUD</a>) tumbuh beragam, baik program maupun kualitasnya. Perbedaan biaya dan lulusan pengajar menjadi faktor yang berpengaruh.</p><p>Biaya sekolah lembaga PAUD sangat beragam. Hal itu berkaitan dengan program yang ditawarkan. Lembaga PAUD dengan kelas internasional seperti Focus Independent School (FIS) di Manahan, misalnya, menerapkan biaya sekolah lebih tinggi dibandingkan sekolah lain.</p><p>Maharti Situmorang, 55, memutuskan menyekolahkan cucunya di FIS. “Biaya sekolah per bulan Rp900.000, saya dan anak saya mantap mendaftarkan di FIS karena menggunakan bahasa Inggris secara penuh,” kata Maharti via Whatsapp, Jumat (28/9), kepada reporter <em>Solopos.com</em>, Andri Kusuma Wardaningtyas.</p><p>Maharti menilai bahasa Inggris sangat penting diajarkan sejak dini. Cucunya berusia 2 tahun 6 bulan. “Selain itu, saya memang perlu sekolah yang benar-benar aman untuk cucu saya karena tidak ada perosotan. Cucu saya terlalu kecil untuk itu,” tambah Maharti.</p><p>Ada pula lembaga PAUD yang menyediakan sarana belajar dengan biaya terjangkau. Contohnya KB Pelita Hati Bangsa di Serengan. Wakil Kepala Sekolah, Marmi, menjelaskan sekolah tempat ia mengajar merupakan program kegiatan anggota PKK. “Sekolah ini kolektif dari ibu-ibu PKK. <a href="http://soloraya.solopos.com/read/20180407/495/908733/kreatif-guru-paud-wonogiri-raup-jutaan-rupiah-dari-tali-kur">Pengajar</a> kami pun warga sekitar sini. Biaya perbulan, kami kenakan Rp25.000 untuk biaya operasional sekolah dan uang tabungan Rp10.000,” jelas Marmi di tempat, Jumat.</p><p>Marni mengatakan pada dasarnya semua lembaga<a href="http://news.solopos.com/read/20180123/496/887459/pendidikan-solo-himpaudi-solo-adakan-diklat-kompetensi-guru-paud-di-utp"> PAUD</a> menyediakan sarana bermain sama karena mengikuti aturan pemerintah. Semua lembaga juga punya rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH). Bukan hanya soal biaya, standar pengajar PAUD yang belum ditentukan undang-undang menimbulkan disparitas kualitas guru. Ada sekolah PAUD yang mewajibkan pengajarnya mengenyam pendidikan minimal S1 seperti di Al-Firdaus Solo.</p><p>“Sekolah kami tidak harus dari FKIP, namun harus sarjana. Selain itu harus lolos seleksi dari yayasan,” kata Humas Yayasan Al-Firdaus, Ema Yuliani Utami, via Whatsapp, Jumat.</p><p>Pos PAUD Permata Ananda di Penumping, Laweyan, di sisi lain, tidak mewajibkan pengajarnya lulusan perguruan tinggi. “Pengajar kami berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, minimal SMA. Ada pula yang D3 dan S1,” jelas Kepala Sekolah, Widya Hapsari, Jumat.</p>