SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO–Kalangan pedagang Sriwedari menegaskan tidak akan mengajukan surat keberatan ataupun permohonan keringanan terkait rencana kenaikan tarif retribusi sewa lahan di kawasan itu, kepada Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi). Mereka justru meminta Pemerintah Kota (Pemkot) mengkaji ulang rencana tersebut.
Demikian ditegaskan Ketua Bidang Ekstenal Forum Komunikasi Pedagang Sriwedari (Foksri), Kusumo Putro saat ditemui Solopos/cpm seusai mengikuti acara Audiensi dan Sarasehan di Gedung DPRD Kota Solo, Sabtu (4/2/2012).
Selain mengkaji ulang rencana kenaikan tarif retribusi sewa lahan tersebut, Kusumo menegaskan Pemkot seharusnya melakukan pembenahan terlebih dulu berbagai sarana dan prasarana di Sriwedari sebelum kebijakan itu diberlakukan. Ditambahkan dia, kenaikan tarif retribusi sewa lahan yang rata-rata sebesar 300 persen tersebut sangat memberatkan kalangan pedagang.
“Pedagang saat ini benar-benar terbebani, terlebih dengan tingginya kenaikan tarif retribusi tersebut. Padahal kondisi Sriwedari saat ini sangat sepi,” kata Kusumo.
Menyikapi persoalan tersebut, Kusumo menyatakan kalangan pedagang telah sepakat akan meminta audiensi dengan Walikota Jokowi. Pihaknya juga berharap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Widdi Srihanto dapat menjembatani pertemuan dengan Walikota tersebut.
“Kami berharap Disbudpar bisa menjadi penyambung komunikasi bagi kami dengan Pak Wali (Jokowi-red),” kata Kusumo.
Jika berbagai upaya Foksri agar Pemkot tidak memberlakukan kenaikan tarif retribusi sebesar tiga kali lipat itu dinilai tidak berhasil, Kusumo menegaskan pedagang akan mengadakan class actions untuk menggugat Pemkot atas persoalan tersebut.
“Perda soal kenaikan retribusi itu kami nilai cacat hukum. Kami akan ajukan class actions jika Pemkot masih saja nekat menaikkan tarif seenaknya,” tegasnya.
(JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie)