Solopos.com, SOLO–Pemkot Solo bakal menyalurkan bantuan kepada buruh yang tidak masuk data bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM dari Kementerian Sosial maupun bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Tenaga Kerja.
Demikian yang disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ditemui di Balai Kota Solo, Senin (12/9/2022) pagi.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Dia belum bisa memastikan kapan bantuan cair, namun mengatakan penyaluran bantuan dari Pemkot Solo dilakukan segera.
“Rencananya yang tidak terkaver data Kemensos kami bantu juga. Data-data yang tercecer, soalnya banyak sekali yang belum mendapatkan. Makanya itu lho [Pemkot Solo menyediakan bantuan sosial] dari Rp4 miliar menjadi 14 miliar,” kata dia.
Baca Juga: Tak Dapat BLT Kompensasi BBM, Puluhan Warga Solo Ngadu ke Gibran di Ulas
Menurut dia, anggaran juga diambil dari belanja tidak terduga [BTT] yang semula untuk Covid-19. BTT yang semula untuk Covid-19 dialihkan untuk warga karena Covid-19 sudah terkendali
Solopos.com meminta konfirmasi kepada Wali Kota Solo mengenai laporan pada Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), salah satunya tenaga kerja yang bekerja di SPBU.
Warga yang membuat aduan itu menjelaskan SPBU tempat dia bekerja tidak transparan mengenai gaji dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Karena mau ada bantuan dana soal kenaikan BBM dr pemerintah saya Sampek sekarang belum didaftarkan BPJS dan temen2 laine juga yang sudah masuk BPJS pun juga blum dibayarkan luran ke pihak BPJS nunggak selama 5bln sehingga klu temen2 ada kecelakaan apa berobat tidak bisa,” tulisnya.
Baca Juga: BSU Pekerja bakal Cair, Perusahaan di Sukoharjo Diminta Lengkapi Persyaratan
Dia mengatakan mengecek status pembayaran BPJS melalui aplikasi, namun kondisinya menunggak pembayaran. Seorang tenaga kerja itu memohon supaya Pemkot Solo membantu.
“Itu [laporan pada ULAS] salah satunya ya, nanti kami bantu data-data tercecer, warga yang gak dapat dari Kemensos akan kami bantu. Tenang saja,” jelas Wali Kota.
Menurut dia, dinas-dinas mengusulkan banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga Pemkot Solo menyediakan dana sekitar Rp14 miliar. Dinas Sosial Kota Solo serta dinas-dinas lain akan melakukan verifikasi data supaya bansos tepat sasaran.
“Segera ya, kami menunggu saja data yang masuk, yang penting kami menyediakan anggarannya,” papar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
