Pelayanan publik Karanganyar, rencana pembangunan tiga gedung kantor kecamatan batal karena ditolak Kemendagri.
Solopos.com, KARANGANYAR–Permohonan revitalisasi tiga kantor kecamatan tahun 2016 dari Pemkab Karanganyar kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditolak.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Alasannya, Ditjen Bina Bangda memfokuskan anggaran pembangunan fisik di wilayah perbatasan antar negara. Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat ditemui Solopos.com, Jumat (11/12/2015).
Menurut dia, tiga kantor kecamatan yang diusulkan dibangun yaitu Jatipuro, Matesih, dan Jumapolo.
“Usulan kami sebenarnya ada tiga. Tapi kabarnya tahun depan, anggaran dikonsentrasikan di wilayah perbatasan,” kata dia.
Kondisi tiga kantor kecamatan tersebut menurut Yuli, panggilan akrabnya, sudah layak direvitalisasi. Tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik. Dia menjelaskan gedung kecamatan tergolong kantor pelayanan masyarakat.
Semakin baik kondisi kantor kecamatan, menurut dia, masyarakat kian nyaman. Kendati diakui Yuli, kualitas pelayanan publik sangat terkait aparatur pemerintahan.
“Kantor kecamatan itu untuk pelayanan publik,” ujar dia.
Yuli menjelaskan tahun 2015 Pemkab mendapat bantuan anggaran untuk revitalisasi tiga kantor kecamatan. Ketiga kantor kecamatan yang dibangun ulang tersebut yaitu Colomadu, Ngargoyoso, dan Kebakkramat.
Pemkab Karanganyar juga mengalokasikan anggaran pendamping untuk pembangunan tiga kantor tersebut. Alhasil, ketiga kantor kecamatan tersebut kini telah berdiri kokoh, siap menjadi pusat pelayanan masyarakat.
Yuli meminta setiap camat mendorong lahirnya pelayanan prima kepada masyarakat, utamanya di wilayah yang kantornya sudah direvitalisasi.
Menurut dia melayani masyarakat harus dengan ramah, iklas, dan akomodatif.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Karanganyar, Leo Edi Kusumo, memberi catatan miring terkait lambatnya pelaksanaan proyek tiga kantor kecamatan tahun ini. Utamanya pembangunan Kecamatan Ngargoyoso.
Politikus Partai Demokrat tersebut meminta Pemkab bersikap tegas kepada para kontraktor yang tak ada kesadaran segera melaksanakan proyek. Sebab waktu pengerjaan proyek menjadi mepet dan mengancam kualitas.
Leo meminta revitalisasi gedung pemerintahan memperhatikan kearifan lokal. Dia mencontohkan desain gedung supaya mamasukkan aspek kearifan lokal sebagai ciri khas Bumi Intanpari.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
