PELAYANAN PUBLIK : Minim Penerjemah, Hak Tuna Rungu Terabaikan

Solopos.com, SOLO — Keberpihakan pelayanan publik kepada penderita tunarungu di Solo dinilai masih sangat kurang.

Ketiadaan penerjemah bahasa isyarat di instansi pemerintahan menjadi pemicu hal tersebut. Kondisi ini ironis mengingat Solo baru saja diusulkan menjadi kota difabel internasional.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Solo, Muhammad Isnaini, mengatakan aksesibilitas tunarungu dalam pelayanan publik di Kota Bengawan masih cenderung dianaktirikan.

Menurutnya, hingga kini belum ada satu pun instansi pemerintahan di Solo yang memiliki staf khusus untuk menangani tunarungu. Alhasil, kaum tuli sering kerepotan saat ingin memanfaatkan pelayanan.

“Kami harus mencari penerjemah sendiri dulu, padahal mereka (penerjemah) tidak selamanya siap sedia,” ujarnya di sela-sela pre-event Hari Tuli Sedunia di car free day (CFD) Jl.Slamet Riyadi, Minggu (22/9/2013).

Isnaini mengungkapkan pada 2009 jumlah penerjemah yang dimiliki Gerkatin hanya satu orang. Penerjemah itu, imbuhnya, harus melayani kaum tuna rungu Solo yang mencapai seratusan lebih. Beberepa tahun terakhir, pihaknya sedikit terbantu dengan kehadiran mahasiswa pendidikan luar biasa (PLB) Universitas Sebelas Maret (UNS) yang sukarela bergabung menjadi penerjemah.
“Banyak mahasiswa yang datang menjadi sukarelawan. Kami berterima kasih,” tutur Isnaini.

Pihaknya berharap Pemkot segera melaksanakan langkah konkrit seperti mengkursuskan staf PNS mengikuti les bahasa isyarat. Menurut Isnaini, paling tidak ada satu-dua PNS yang berkeahlian bahasa isyarat ditempatkan di Balai Kota.

“Selama ini komunikasi sering dipaksakan memakai bahasa verbal sehingga tidak nyambung.”

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemkot, Eni Tyasni Suzana, yang juga koordinator penyiapan Solo Kota Difabel Internasional, mengaku sejauh ini belum ada fasilitas khusus bagi tuna rungu di Solo. Pihaknya pun belum pernah menyusun program pembelajaran bahasa isyarat bagi PNS.