SOLOPOS.COM - Ratusan pelaku UMKK di Sragen menyimak penjelasan dari LKPP terkait dengan peluang ikut pengadaan barang/jasa pemerintah di Hotel Front One Sragen, Jumat (28/6/2024). (Solopos.com/Tri Rahayu)
Solopos.com, SRAGEN-Nilai belanja pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen pada 2024 mencapai Rp528,23 miliar. Dari belanja tersebut, total nilai belanja barang/jasa yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) mencapai Rp475,40 miliar (90%).
Penjelasan itu diungkapkan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, M. Purwaka Adi Nugraha, dengan mengutip pointer dalam sambutan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Front One Sragen, Jumat (28/6/2024). Purwaka menyampaikan dengan melihat besarnya anggaran tersebut maka peluang pelaku UMKK untuk berperan serta sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah terbuka lebar.
“Paket untuk UMKK itu merupakan paket yang nilainya sampai maksimal Rp15 miliar. Jadi hanya untuk UMKK. Untuk usaha menengah dengan paket di atas Rp15 miliar tidak masuk di UMKK berdasarkan aturan LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah]. Jadi sebutnya UMKK bukan UMKM,” jelas Purwaka.
Dalam kegiatan yang diikuti 300 pelaku UMKK di Hotel Front One Sragen itu, LKPP menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Agita Marelia Ulfa. Agita menyampaikan capaian UMKK di level pemerintah daerah di Indonesia direncanakan mencapai Rp313,1 triliun atau 82,49% tetapi hanya terealisasi Rp88,51 triliun atau 60,93%. Dia mengatakan data tersebut diperoleh per 21 Juni 2024.
Dalam kegiatan yang diikuti 300 pelaku UMKK di Hotel Front One Sragen itu, LKPP menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Agita Marelia Ulfa. Agita menyampaikan capaian UMKK di level pemerintah daerah di Indonesia direncanakan mencapai Rp313,1 triliun atau 82,49% tetapi hanya terealisasi Rp88,51 triliun atau 60,93%. Dia mengatakan data tersebut diperoleh per 21 Juni 2024.
Dia menerangkan di level nasional, capaian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diberikan ke UMKK juga tidak mencapai target, yakni dari rencana Rp443,99 triliun hanya terealisasi Rp123,24 trilun. Data di kementerian/lembaga, jelas dia, juga demikian dari rencana Rp130,88 triliun hanya terealisasi Rp34,73 triliun.
“Kami mendorong pelaku UMKK untuk ikut serta dalam transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Potensi yang ada masih terbuka luas. UMKK ini kebijakan yang diprioritaskan karena UMKK menjadi motor penggerak perekonomian nasional. UMKK di Sragen harus bisa bersaing dengan pengusaha di luar Sragen,” harap Agita.
“Sepanjang UMKK mau menyuplai barang yang dibutuhkan pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya maka pasti terjadi transaksi,” jelasnya.
Hendi, sapaan Kepala LKPP, menyampaikan problemnya banyak UMKK yang belum mengerti informasi tersebut. Hendi kemudian mengajak Bupati Sragen dan kepala dinas terkait untuk menyampaikan informasi ini kepada pelaku UMKK di wilayah Sragen. “Saya habis dari Solo kemudian ke Sragen. Setelah ini saya akan muter ke Kupang, Makasar, dan lainnya. Kalau melihat peluang di 2023 lalu, tercatat ada Rp1.226,2 triliun belanja barang dan jasa pemerintah dan yang terserap untuk UMKK mencapai Rp680 triliun dengan pelaku UMKK yang terlibat mencapai 42%,” jelas dia.
Berikut Jumlah pelaku usaha di Kabupaten Sragen
Jumlah : 69.050 unit
UMKK unggulan Kabupaten Sragen
Strategi Penanganan Masalah UMKK di Sragen
Sertifikasi dan Perizinan
– Penyuluhan Keamanan Pangan
– Sertifikasi Halal
– Sertifikasi TKDN
– Rekomendasi dan Fasilitasi Pendaftaran Merk
Pemasaran
– Pameran Lokal maupun Nasional
– Marketplace
– Pelatihan Digital Marketing
Peningkatkan Kapasitas Usaha
– Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan
– Pelatihan Desain Produk dan Kemasan
Permodalan
– Sosialisasi permodalan/pembiayaan kepada UMKK bekerja sama dengan pihak
perbankan dan lembaga keuangan lainnya
Sumber: Pemkab Sragen. (trh)