SOLOPOS.COM - (dok Solopos)
Solo (Solopos.com)–Pemkot Solo menargetkan pemakaian kartu kendali untuk pembelian elpiji tabung ukuran 3 kg mencapai minimal 70% pada akhir Desember mendatang.
Terkait itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong pemakaian kartu kendali itu di kalangan masyarakat.
Sejak dibagikan kepada 130.000-an rumah tangga sasaran pada pertengahan 2011 lalu, pemakaian kartu kendali dalam uji coba distribusi tertutup elpiji bersubsidi di Kota Solo masih jauh dari maksimal.
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Solo memperkirakan dari jumlah kartu yang dibagikan itu hanya sekitar 20% yang dipakai.
“Saat ini kami bersama tim konsultan sedang melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Kami juga sudah mengundang camat dan lurah untuk membantu menginformasikan kepada warganya,” jelas Kabag Perekonomian Setda, Asih Widodo, saat ditemui wartawan di Balaikota, Rabu (2/11).
Ditambahkan Asih, pihaknya juga mengerahkan 60 petugas yang telah dilatih untuk mendampingi masyarakat dalam penggunaan kartu kendali elpiji bersubsidi tersebut. Mereka akan disebar di 51 kelurahan dan lima kecamatan di Solo.
Selain sosialisasi tersebut, Asih menambahkan ada lima program lainnya yang dilakukan. Program itu meliputi penataan tukar salur antaragen, pembentukan kelompok pengguna, pembuatan regulasi penetapan agen, penyalur dan pangkalan yang direncanakan dalam bentul Peraturan Walikota, penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pengembangan sistem.
“Jadi nanti agen itu akan diatur wilayah salurnya. Misalnya agen Banjarsari ya hanya melayani pengguna kartu kendali di Banjarsari. Kalau selama ini kan mereka tidak teratur, ada yang mencakup seluruh wilayah Solo tapi ada juga yang hanya sebagian. Tapi perlu diingat penataan ini tidak akan mengurangi alokasi,” jelas Asih.
Untuk sarana pendukungnya, Asih mengatakan perangkat komputer dan jaringan internet telah dibagikan kepada agen-agen elpiji 3 kg. Dengan demikian setiap ada pembelian elpiji 3 kg menggunakan kartu kendali, akan langsung terekam dan langsung masuk ke jaringan komputer di Ditjen Migas. Data pembelian yang dilakukan masyarakat itu selanjutnya akan menjadi penentuan alokasi tahun berikutnya.
Mengenai harga. Asih mengatakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp 12.750/tabung di tingkat agen. “Sampai di masyarakat mungkin bisa lebih mahal, bisa sampai Rp 14.000/tabung, tapi itu masih wajar karena pangkalan dan pengecer juga ingin mencari untung. Tapi nanti harga ini akan diatur sehingga tidak melebihi batas,” kata Asih.
(shs)
