SOLOPOS.COM - Pembagian BLSM (ilustrasi/JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO--Sejumlah ketua RT di Kota Solo mulai ketir-ketir pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) jilid 2 rawan kekisruhan. Hal ini menyusul belum ada revisi pendataan warga penerima BLSM.
Ketua RT003/RW006 Kelurahan Sewu, Bagus Hidayat, ketika dijumpai solopos.com, Jumat (30/8/2013), mengaku khawatir bakal kena getahnya dalam pembagian BLSM jilid 2. Apalagi belum ada pendataan ulang mengenai penerima BLSM.
“Mestinya pemerintah melakukan pendataan ulang agar data penerima valid. Jangan data belum benar sudah dibagikan lagi,” ujarnya.
Diakuinya, ada 11 keluarga di wilayahnya yang menerima dana BLSM. Namun sebagian besar penerima justru kaum boro. Sedangkan warga asli dan masuk kategori tidak mampu justru tak menerima BLSM. Menurutnya, diperlukan pendataan ulang ihwal penerima dana BLSM.
“Paling tidak kalaupun tidak lewat RT secara langsung, ada verifikasi dulu sebelum data itu final. Jadi tidak salah yang menerimanya,” ujarnya.
Dia juga menolak bertanggungjawab atas kekacauan data penerima BLSM. Dia memastikan data penerima BLSM banyak yang tidak tepat sasaran. Hal itu berdasarkan kesalahan pendataan sebelumnya dari pemerintah pusat. Bahkan, dia memprediksi bakal terjadi kekisruhan di masyarakat.
“Semestinya pemerintah melakukan perbaikan data dulu, dari dulu sampai sekarang datanya masih tidak tepat,” kata dia.
Pihaknya mengaku capek mendapat komplain dari masyarakat saat pemerintah membagikan bantuan kepada keluarga miskin. Pihaknya meminta kepada pemerintah mengecek ulang ke lapangan atas kondisi masyarakat miskin di Kota Solo. Tujuannya agar penyaluran bantuan tidak semrawut.
“Kalau data yang kami ajukan direspon pemerintah, terus masyarakat komplain mungkin bisa kami diterima,” tuturnya.
Senada disampaikan Ketua RT RT 002/RW 015 Semanggi, Rudi Sutopo. Dia menuding pemerintah tidak paham kondisi lapangan. Oleh karena itu, banyak bantuan dari pemerintah yang justru dikomplain oleh masyarakat luas. “Harusnya data itu ya cek lapangan Kalau perlu didata ulang lagi. Jadi benar-benar akurat,” pintanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah mengucurkan bantuan BLSM sebesar Rp150.000/ bulan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)