Pembangunan di desa masih minim

MENDENGARKAN--Anggota Fraksi PAN DPR RI Mohammad Hatta (ketiga dari kiri) menggelar pertemuan dengan warga di Desa Pondok, Nguter, Senin (7/11/2011). Kesempatan itu dimanfaatkan Hatta mendengarkan aspirasi warga desa.

Sukoharjo (Solopos.com)–Masa reses pada 2010 ini dimanfaatkan anggota Fraksi PAN DPR RI Mohammad Hatta mengunjungi Desa Pondok, Nguter, Senin (7/11/2011) sore. Dalam acara itu, Hatta menerima banyak masukan dan keluhan warga di Kecamatan Nguter. Keluhan mulai dari jalan rusak, kesulitan pengairan di pertanian saat kemarau, hingga nasib pemerintah desa.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Seperti yang disampaikan Suratmin warga Pondok, yang mengeluhkan lemahkan perundang-undangan yang mendukung pemerintahan desa. “Beberapa kali kami ke Jakarta untuk memperjuangkan UU tentang pemerintah desa,” katanya. Dengan adanya UU tersebut, pemerintah di level terbawah ini akan lebih mampu mengelola wilayahnya, khususnya kucuran APBN yang bersifat direct (langsung) dari pusat ke desa. Hal ini dapat meminimalisasi adanya praktik korupsi.

“Rancangan UU itu kini berada di tangan presiden. Jika tidak disahkan, anggota dewan harus berani mengajukan hak inisiatif,” terangnya. Berikutnya, aturan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai, juga harus dilaksanakan di kepala daerah hingga presiden. Keluhan tentang kesulitan pengairan saat kemarau disampaikan Martono. Para petani tidak dapat menanam padi karena kesulitan air, meski di tepi sungai. Ia pun berharap ada bantuan nyata dari anggota DPR tersebut terkait bantuan peralatan untuk mengairi sawah warga.

Menanggapi sejumlah pertanyaan itu, Hatta mengakui kebijakan saat ini masih banyak berpusat di kota. Untuk itu, ia kini memperjuangkan program Satu Miliar Satu (SMS) Desa. Program ini, akunya, akan mengatasi banyak persoalan warga yang tinggal di desa. “Kalau ini sampai goal, maka satu miliar rupiah di tangan anda. Bisa untuk perbaikan jalan, membangun sekolah, dan pengairan,” katanya.

Program itu awalnya kurang ditanggapi pemerintah. Namun saat ini, sudah menjadi pembahasan serius di pemerintah.

(aha)