SOLOPOS.COM - Pasar Burung Depok (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
SOLO–Pembangunan Pasar Burung Depok dan Pasar Kliwon tahun 2012 ini, akan tetap dilaksanakan meskipun anggaran yang dikucurkan dari APBD Kota Solo dipastikan tidak akan menutup kebutuhan penyelesaian proyek tersebut.
Kalangan DPRD memastikan Pemkot bisa mengajukan tambahan pada APBD Perubahan (APBD-P) 2012.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Solo sempat mengusulkan agar pembangunan dua pasar itu ditunda. Hal itu menyusul adanya selisih kebutuhan anggaran pembangunan di masing-masing pasar tersebut, antara perhitungan dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) dengan analisis dari konsultan.
Menurut analisis konsultan, pembangunan Pasar Depok bakal menyedot anggaran hingga Rp14,8 miliar. Sementara anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2012 hanya Rp 10,4 miliar. Artinya, ada kekurangan anggaran senilai Rp4,4 miliar.
Sedangkan untuk pembangunan Pasar Kliwon, menurut analisis konsultan dibutuhkan anggaran minimal Rp7,08 miliar. Namun baru teranggarkan senilai Rp4 miliar di APBD. Sehingga dipastikan masih ada kekurangan senilai Rp3,08 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Kota Solo, Abdullah AA memastikan pembangunan dua pasar itu tetap dapat dilaksanakan tahun ini dengan anggaran sesuai ketetapan dalam APBD 2012.
“Kekurangannya bisa diajukan melalui APBD-P 2012, atau kalau tidak cukup bisa diajukan dalam APBD 2013 mendatang,” terangnya ketika ditemui wartawan di Gedung Dewan, Senin (19/3/2012).
Menurut Abdullah, pagu yang telah dianggarkan dalam APBD tahun ini, masing-masing Rp10,4 miliar dan Rp4 miliar untuk Pasar Burung Depok dan Pasar Kliwon, diperkirakan akan mencukupi kebutuhan anggaran untuk pembangunan konstruksinya.
“Yang penting kan bangunannya dulu. Kalau untuk tambahan lainnya semisal pintu, pagar atau ornamen-ornamen lainnya bisa dibangun menyusul dengan mengajukan tambahan anggaran,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Solo, meminta kekurangan anggaran untuk dua pasar tersebut tidak dijadikan alasan ditundanya pembangunan.
