SUKOHARJO – Masalah anggaran dalam pembangunan Pasar Ir Soekarno atau Pasar Sukoharjo Kota masih menimbulkan ganjalan dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran DPRD Sukoharjo. Sebagai akibatnya, salah seorang pimpinan dewan (Pimwan) Sukoharjo, Nurdin walk out dari ruang rapat badan anggaran, Jumat (14/12/2012). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko, itu hanya membahas soal penyelesaian pembangunan Pasar Ir Soekarno hasil konsultasi dengan Depdagri.

Pimwan Nurdin, melakukan walk out setelah Sekda Sukoharjo, Agus Santoso menjawab berbagai pertanyaan darr anggota badan anggaran. “Kami akui perencanaan kurang matang namun hendaknya segera dicari solusi. Bukan mengulur-ulur persoalan ke belakang,” jelas Agus. Mendengar jawaban itu, Nurdin menyatakan dirinya tidak bermaksud mengulur-ulur waktu. Seusai menyatakan hal itu, Nurdin pun mengambil tas dan meninggalkan ruang rapat. “Biar saja [walk out] karena [Nurdin] punya hak. Mungkin tersinggung dengan penjelasan dari Pak Sekda. Untuk itu perlu komunikasi yang baik agar tak ada yang tersinggung dalam menyampaikan pernyataan,” ujar Dwi.

Nurdin membantah dirinya tersinggung dengan pernyataan Sekda. “Tidak ada kata-kata [Sekda] yang menyinggung. Saya menganggap penjelasan Sekda sudah cukup sehingga tidak ada gunanya berlama-lama duduk di ruang sidang,” tukasnya. Menurutnya, persoalan dianggap selesai setelah ada penjelasan bahwa hanya ada satu gambar. “Saya memahami dengan satu gambar maka dana Rp24,8 miliar itu sama dengan plafon Rp27 M sehingga harus selesai 100%. [Karena itu] Saya tidak setuju dengan penambahan anggaran senilai Rp7,9 M yang diwacanakan pada badan anggaran beberapa waktu lalu,” katanya.

Sementara itu, Dwi Jatmoko menjelaskan, hasil konsultasi ke Depdagri, serapan anggaran tak 100% tidak bisa langsung dimasukkan pada APBD 2013. “Sisa anggaran pembangunan Pasar Ir Soekarno, Sukoharjo dan Pasar Bekonang, Mojolaban masuk Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Jika diteruskan pembangunan, eksekutif harus mengirimkan surat ke Dewan untuk permohonan mendahului anggaran,” terangnya. Politisi PDIP itu menyatakan, mengenai penambahan anggaran ada ketentuan maksimal 10%. Sedangkan, tegasnya, alokasi tambahan lagi harus dilelangkan terlebih dahulu. “Tidak bisa dilakukan penunjukan langsung,” katanya. “Yang jelas badan anggaran masih bertanya-tanya, kenapa proyek yang dalam gambar perencanaan 100% selesai masih mengajukan tambahan dana. Ada apa ini?” ujar Dwi Jatmoko.

Dijelaskan oleh Dwi, sisa dana Pasar ir Soekarno yang tidak bisa diserap hingga 25 Desember sesuai kontrak kerja senilai Rp6,2 miliar dan senilai Rp2,2 miliar untuk Pasar Bekonang, Mojolaban. Ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Jaka Wuryanta tambahan hasil konsultasi ke depdagri penambahan dana pembangunan tidak masalah. “Hanya depdagri berpesan jangan sampai terjadi duplikasi anggaran.”

Dari rapat kemarin akhirnya disepakati, Komisi III DPRD Sukoharjo meneliti dokumen kontrak dan gambar detail pembangunan Pasar Ir Soekarno. Komisi III diberi waktu hingga Kamis pekan depan.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif