SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan perumahan dengan produk lokal (Dok/JIBI/Bisnis)
Pembangunan Solo, rencana pembangunan rumdin ketua DPRD dianggap melukai hati rakyat.
Solopos.com, SOLO — Rencana pembangunan rumah dinas (rumdin) baru untuk Ketua DPRD Kota Solo menuai kecaman, bukan dari pihak luar melainkan internal DPRD sendiri. Pembangunan rumdin ini dinilai melukai hati rakyat.
Terlebih alasan pembangunan rumdin anyar ini lantaran yang lama dianggap tak representatif dan tak strategis. Tahun ini pembangunan rumdin dianggarkan senilai Rp208,6 juta dalam APBD 2017 melalui Sekretariat DPRD untuk pembuatan detail engineering design (DED. (Baca: Rumdin Ketua DPRD Solo Dikonsep Mirip Rumdin Wali Kota)
Rumdin ini hanya untuk ketua DPRD, sementara para wakil ketua akan diberikan tunjangan perumahan seperti anggota lainnya. “Saya tidak setuju atas rencana pembangunan rumdin baru ini. Rumdin lama masih sangat representatif dan layak untuk ditinggali. Ingatlah sumpah jabatan yang diucapkan dulu bahwa kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan,” tutur anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Solo, Honda Hendarto, kepada wartawan, Kamis (16/2/2017).
Rumdin ini hanya untuk ketua DPRD, sementara para wakil ketua akan diberikan tunjangan perumahan seperti anggota lainnya. “Saya tidak setuju atas rencana pembangunan rumdin baru ini. Rumdin lama masih sangat representatif dan layak untuk ditinggali. Ingatlah sumpah jabatan yang diucapkan dulu bahwa kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan,” tutur anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Solo, Honda Hendarto, kepada wartawan, Kamis (16/2/2017).
Menurut Honda, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, ada yang lebih penting dari sekadar membangun rumdin baru. Seharusnya para pimpinan DPRD itu bersyukur diberikan rumdin yang sangat layak huni dan terletak dekat Kantor DPRD di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan.
Mereka harus ingat dengan warga mereka yang sampai sekarang tak punya tempat tinggal tetap. Begitu pula masyarakat yang menempati rumah tak layak huni karena keterbatasan finansial. Belum lagi mereka yang tinggal di bantaran sungai yang sewaktu-waktu diterjang banjir atau yang terpaksa menghuni dekat rel kereta api.
Pembangunan rumdin baru ketua DPRD menyasar lahan strategis di pusat kota. Opsi-opsinya antara lain memindahkan SMP di tengah kota, seperti SMPN 3, SMPN 5, dan SMPN 10 di kawasan Mangkunegaran. Alternatif lainnya memakai SDN Kleco 1 dan SDN Kleco 2 di jalan protokol, Jl. Slamet Riyadi, Kerten.
Menurut Honda, seharusnya pimpinan bertindak menggunakan hati. Tak gampang memindah sekolah. Berapa banyak anggaran yang mesti dikeluarkan untuk membangun sekolah baru. Di samping itu, bagaimana komitmen eksekutif dan legislatif untuk memeratakan pendidikan. Begitu pula jika yang dipindahkan itu kantor-kantor pelayanan untuk masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Solo, Andwy Joko Mulyanto, meminta wakil rakyat berpikir ulang demi kebaikan rakyat terkait rencana pembangunan rumdin ketua DPRD. Terlebih, rumdin lama dianggap masih sangat layak untuk ditempati. Pimpinan harusnya mengedepankan asas manfaat.
“Lebih baik dipikir ulang apa manfaatnya bagi masyarakat. Dana bisa digunakan untuk yang lain seperti perbaikan infrastruktur,” jelasnya.