SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)
SUKOHARJO-Pemkab Sukoharjo tidak akan menambah anggaran untuk bahan bakar minyak (BBM) mobil dinas (mobdin) menyusul adanya instruksi pemerintah pusat mengganti premium dengan pertamax, mulai Jumat (1/6).
Hal itu ditegaskan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, kepada wartawan dalam sebuah kesempatan, akhir pekan lalu. Dia menekankan anggaran BBM mobdin Pemkab Sukoharjo baru akan dievaluasi pad perubahan APBD, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Bahwa mobil pelat merah harus pertamax, selaku kepanjangan tangan pemerintah, saya instruksikan yang punya kongsen (mobil dinas-red) ikuti aturan,” tegasnya.
Bupati menambahkan, mengacu kebijakan lama, jatah BBM mobdin sebanyak tujuh liter premium per hari per kendaraan. Setelah penggantian BBM mobdin ke pertamax, anggaran BBM tidak bertambah dengan nilai setara harga tujuh liter premium.
“Prinsip pada saat jam kerja (BBM) ditanggung, tapi luar itu maka pemakai. Jadi SKPD ada anggaran, tiap hari tujuh liter, pertamax dapat berapa, anggarannya tetap,” tandasnya.
Namun terkait penggantian BBM mobil dinas pemkab itu, Wardoyo juga menyampaikan wacana pembatasan hanya untuk kendaraan dengan usia kurang dari lima tahun. Hal itu dengan alasan mobil-mobil tua belum tentu cocok memakai pertamax.
Ditemui secara terpisah, Minggu (3/6/2012), Wakil Ketua DPRD, Nurdin, mendukung penuh penggantian BBM mobdin pemkab dari premium ke pertamax untuk penghematan subsidi. Nurdin juga mengemukakan, lebih cepat dilakukan akan semakin baik.
“Sudah menjadi konsekuensi, di tengah situasi nasional seperti sekarang ini, pengeluaran subsidi harus dihemat. Saya sepakat dan mendorong cepat diterapkan,” ujarnya.
Politisi PPP ini menekankan penggantian BBM tidak boleh mengganggu kinerja Pemkab. Bahkan menurut dia pejabat harus bersedia menggunakan sepeda motor sebagai alternatif jika anggaran BBM tidak mencukupi operasional mobdin.
