Pemerintah didesak tuntaskan pengangkatan honorer jadi CPNS 2011

Sragen (Espos)–Puluhan perwakilan pegawai honorer sekolah negeri se-Indonesia menuntut kepada pemerintah agar menuntaskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ratusan ribu tenaga honorer pada tahun ini.

Persoalan tersebut mencuat dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Persatuan Honorer Sekolah Negeri Seluruh Indonesia (FHSNI) di Gedung Pusat Koperasi Pegawai Republoik Indonesia (PKPRI), Minggu (16/1).

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Perwakian dari berbagai kota hadir dalam pertemuan tersebut, yakni dari Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Madiun, Solo, Sragen dan sejumlah daerah lainya di Indonesia. Hadir Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PHSNI Suwandi yang membuka Rakernas secara langsung. Rakernas kali ini difokuskan pada pengawalan draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) revisi atas PP 48/2005 junto PP 41/2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Ketua Panitia Rakernas PHSNI, Sutomo saat ditemui wartawan, Minggu, mengungkapkan saat ini draf RPP itu sudah dibahas oleh DPR RI dan dalam waktu dekat bakal ditetapkan sebagai regulasi.

Menurut dia, untuk persiapan PP baru itu, masing-masing pemerintah daerah melakukan pendataan dan verifikasi tenaga honorer sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 05/2010.

“Melalui PP baru ini semua tenag honorer harus selesai diangkat menjadi CPNS maksimal tahun ini. Di Indonesia ada sebanyak 875.000 orang, sedangkan di Jateng sendiri ada sekitar 27.000 orang dan di Sragen ada sebanyak 1.800 orang. Data tersebut didasarkan pada hasil pendataan per Desember 2005 lalu. Khusus di Sragen sebanyak 1.800 orang mestinya terakomodasi semua,” tegas Sutomo.

Lebih lanjut Sutomo yang juga Ketua Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (FGPTT) Sragen menambahkan pendataan di Sragen sudah selesai, namun ada penambahan data yang signifikan dari pemerintah. Menurut dia, jumlah GTT/PTT yang terdaftar di data base 2005 mestinya berkurang sampai 400 orang dari data sebanyak 1.800 orang. Namun data yang dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), ulasnya, sebanyak 2.173 orang, sehingga ada tambahan sekitar 700-an orang.

trh