SOLOPOS.COM - Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya (JIBI/dok)
Solopos.com, SUKOHARJO–Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, menolak anggapan adanya politisasi birokrasi di Kabupaten Sukoharjo demi kepentingan Pemilu 2014. Menurutnya, permasalahan pemihakan pegawai negeri sipil (PNS) di Sukoharjo kepada partai politik (parpol) tertentu tak perlu diperdebatkan.
Hal itu disampaikan Bupati menyusul tudingan yang disampaikan anggota Komisi I DPRD Sukoharjo yang sekaligus politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryanto. Sebagai sesama politisi, Bupati menyatakan tuduhan itu terlalu tendensius khususnya disampaikan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.
“Masalah itu tak perlu diperdebatkan. Bagi PNS, yang penting mereka tidak mengenakan identitas parpol. Masalahnya itu kan pada simbolnya. PNS boleh hadir saat kampanye tapi tak memakai simbol parpol,” kata dia kepada wartawan, Rabu (20/11/2013).
Menurutnya, selama jabatan Bupati adalah jabatan politis, isu netralitas PNS tak mungkin bisa direalisasikan secara nyata. Ia berpendapat, PNS secara tidak langsung akan mengikuti pemimpinnya.
“Melu tidak melu itu hak PNS. Tak perlu diperdebatkan. Kalau PNS jalan sehat lalu mereka memakai kaus sesuai warna partai Bupatinya untuk menyenangkan Bupati ya tidak masalah,” ujar Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukoharjo tersebut.
Terkait tuduhan adanya Camat yang memobilisasi kepala desa (kades) demi kepentingan parpol tertentu, Bupati juga menolaknya. Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasar pada bukti nyata.
“Camat itu memang tugasnya berkoordinasi dengan kades. Memang jalurnya begitu, dari Bupati ke Camat. Lalu dari Camat ke para kades. Gitu to Mas,” tegas dia.
Ia bahkan menekankan, politisi yang berkomentar miring tersebut pasti juga akan melakukan hal yang sama jika menjadi pejabat Bupati. Hal itu terkait dengan status jabatan politik yang disandang Bupati.
“Jadi pejabat Bupati ya gitu. Enggak usah munafik,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Wardoyo juga mengomentari pernyataan anggota DPRD Sukoharjo lainnya, Nurdin, tentang adanya money politics yang dilakukan para caleg baru di Sukoharjo. Bupati mempersilakan para caleg kalau mereka memang memiliki uang.
“Orang baru yang memperkenalkan diri kepada masyarakat itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau para caleg baru itu kasih uang, apa bedanya dengan dana aspirasi DPRD? Dana aspirasi itu malah dana APBD. Sedangkan uang dari caleg adalah uang pribadi,” sindirnya.
Ia yakin masyarakat Sukoharjo mulai cerdas. Menurutnya, rakyat tidak akan terkecoh hanya dengan uang sebesar Rp100.000.
“Kalau calon enggak dekat dengan rakyat, enggak bakal terpilih,” pungkasnya.