Solopos.com, BOYOLALI–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali mendesak KPU Pusat segera mengirim petunjuk teknis (juknis) tentang buku panduan pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Juknis panduan ini belum turun juga ke KPU Boyolali padahal nantinya pengadaan buku panduan teknis pemungutan suara di TPS itu dilakukan di tingkat kabupaten.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
“Ini sebenarnya cukup mendesak karena pengadaannya di kabupaten. Perlu waktu yang tidak singkat untuk lelang, dan segera di cetak mengingat pemilu legislatif tinggal 3 bulan lagi,” kata Ketua KPU Boyolali, Siswadi Sapto Harjono, kepada solopos.com, di ruang kerjanya, Rabu (15/11/2014).
Dia mengatakan, untuk pengadaan buku panduan pemungutan suara di TPS, KPU Boyolali sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp429,150 juta. Pihaknya berharap ketentuan-ketentuan mengenai buku panduan pemungutan suara ini segera disampaikan ke KPU di daerah. “Buku panduan itu berisi cara-cara mencoblos. Satu TPS nanti dapat satu buku panduan itu. Sebenarnya lebih cepat lebih baik agar masyarakat tersosialisasikan lebih awal tentang cara-cara mencoblos.”
Buku panduan pelaksanaan pemungutan suara ini merupakan salah satu logistik yang saat ini masih ditunggu KPU. Selain itu, masih ada beberapa logistik lain seperti formulir dan surat suara yang belum datang. “Surat suara kan memang baru ada verifikasi sehingga kemungkinan kedatangan surat suara itu mendekati hari pemungutan suara.”
Siswadi juga menyebutkan logistik pemilu yang saat ini sudah diterima KPU sudah cukup banyak di antaranya alat tulis kantor (ATK), alas coblos, ketersediaan kotak suara dan bilik suara juga sudah mencukupi.
Kemudian, dropping logistik dari KPU Provinsi yang sudah diterima antara lain berbagai jenis sampul, seperti sampul yang di TPS, sampul di panitia pemungutan suara (PPS), sampul di panitia pemilihan kecamatan (PPK), sampul di kabupaten kota dan sampul untuk pengiriman berkas ke provinsi. “Semua jenis sampul itu ada segelnya. Karena untuk mem-packing berkas-berkas.”
Untuk kotak suara, Siswadi menjelaskan bahwa bilik dan kotak suara yang dipakai adalah inventaris dari pelaksaan pemilu lima tahun lalu. Kemudian untuk kotak suara sebagian sudah ada gemboknya, dan sebagian lagi perlu pengadaan alat gembok. “Ada sekitar 30 persen yang harus pengadaan dulu.”
Untuk gedung penyimpanan logistik, Siswadi mengatakan KPU batal menyewa tempat khusus. Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa tawaran sewa gedung dari berbagai pihak. KPU akhirnya memakai gedung milik KPU sendiri di Kantor KPU Boyolali, tetapi dimodifikasi sesuai standar ruangan penyimpanan ATK. “Jadi anggaran sewa gedung tempat penyimpanan logistik senilai Rp25 juta kami kembalikan ke kas negara.”
Logistik yang saat ini sudah diterima KPU, akan melewati berbagai proses seperti pelipatan, pengesetan formulir dan ATK, packing, dan penyegelan batu kemudian didistribusikan ke PPK, PPS dan TPS. “Nantinya untuk distribusi ini kami akan koordinasi dengan PPK karena nanti butuh tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Termasuk juga untuk pengamanan.”
Untuk teknis distribusinya pun KPU harus menunggu juknis dari pusat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
