Solopos.com, WONOGIRI — Ketua DPC PPP Wonogiri, Anding Sukiman menegaskan penolakan semua partai politik (parpol) di Wonogiri terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa memberikan tekanan politik terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kukuh mempertahankan angka Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dinilai salah kaprah.
DPT Wonogiri yang mencapai 907.452 orang itu jauh melebihi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dirilis Kemendagri yang hanya 842.708 orang. Padahal, DAK2 yang disampaikan ke pemerintah daerah Oktober 2012 lalu tersebut menjadi dasar untuk menentukan jumlah kursi di DPRD Wonogiri.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Menurut Anding, Bupati dan jajarannya, bahkan anggota DPRD, sudah berusaha mengoreksi DAK2 tersebut, namun Kemendagri bergeming. Untuk itu, dengan cara ini, pihaknya berharap ada perhatian dari Pemerintah.
Sementara itu, surat pernyataan dari parpol se-Wonogiri tersebut selanjutnya akan diteruskan KPU Wonogiri ke KPU Jawa Tengah. Ketua KPU Wonogiri, Mat Nawir, mengakui 12 parpol memang menolak DPT. Namun, penolakan tersebut tidak ditujukan langsung kepada KPU. Lantaran itu, pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke KPU Jawa Tengah. Selanjutnya, KPU Jawa Tengah bakal menyertakan pernyataan penolakan itu dalam laporan ke KPU pusat, yang bakal disampaikan awal bulan ini.
“Memang ini tidak langsung menyangkut wewenang kami. Namun, karena imbasnya adalah DPT yang tidak disetujui, persoalan ini akan kami laporkan ke provinsi, dan provinsi nanti ke pusat. Semua parpol itu berharap ini jadi tekanan politik agar Kemendagri mau mengubah DAK2 yang menjadi dasar berbagai keputusan. DAK2 mestinya selaras dengan DPT,” kata Mat Nawir.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
