SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, KARANGANYAR — Partai Golkar di Kabupaten Karanganyar menghabiskan Rp1 miliar pada Pemilu 2019. Jumlah tersebut terbanyak di antara dana kampanye partai lain.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar menunjukkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Karanganyar. KPU Karanganyar menyampaikan 16 partai politik (parpol) sudah melaporkan LPPDK sesuai jadwal. Batas akhir pelaporan LPPDK pada Kamis (2/5/2019).
“Semua parpol sudah menyerahkan LPPDK. On time dan on schedule pada Kamis [2/5/2019]. Tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02 juga sudah menyerahkan. Tetapi kami memang belum meng-input. Mereka tidak wajib menyerahkan LPPDK. Kami dimintai tolong menitipkan LPPDK ke KPU RI melalui KPU Provinsi,” kata Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Suharjanto, saat berbincang dengan wartawan di Kantor KPU Karanganyar, Rabu (8/5/2019).
KPU Karanganyar sudah menyerahkan seluruh LPPDK partai politik (parpol) kepada kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Partai Golkar menghabiskan Rp1 miliar. Jumlah itu paling banyak apabila dibandingkan parpol lain. LPPDK PDIP terbanyak kedua Rp825 juta disusul berturut-turut PKS Rp423 juta, Partai Perindo Rp368 juta, PAN Rp277 juta, Partai Gerindra Rp258 juta, dan paling sedikit PKPI Rp100.000.
“Kami serahkan ke KAP yang membidangi masing-masing parpol. Ada sejumlah KAP. Setiap KAP menerima LPPDK dari setiap parpol di kabupaten. Lihat data yang paling banyak Partai Golkar Rp1 miliar. Disusul berturut-turut PDIP, PKS. Mereka menyerahkan dalam bentuk hardcopy disertai bukti kuitansi, nota, catatan, dan lain-lain,” tutur dia.
Setiap parpol mengumpulkan data pengeluaran dari masing-masing calon legislatif (caleg) maupun pengeluaran parpol. Suharjanto menyampaikan saat ini sedang proses audit di KAP. KAP akan memanggil parpol dalam waktu dekat untuk mengecek berkas LPPDK.
“Semua pembukuan dalam bentuk laporan, bukti-bukti pengeluaran. Awal bulan depan penyampaian hasil audit dari KAP ke KPU Provinsi Jateng.”