Solopos.com, SUKOHARJO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melantik 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, di Hotel Tosan Solobaru, Grogol, Sukoharjo, Rabu (4/1/2023).
Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda meminta PPK melek teknologi informasi (TI).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Nuril mengatakan ke depan dalam Pemilu Serentak 2024 seluruhnya akan berbasis TI. Hal itu menjadi implementasi dari hasil evaluasi karena jatuhnya banyak korban karena kelelahan pada pemilu sebelumnya.
“Ini akan dipermudah sistemnya, otomatis dari sisi [sumber daya manusia] SDM akan dipermudah. PPK harus lebih siap karena sudah berbasis TI. Sehingga beberapa data bersifat digital itulah yang perlu disiapkan, PPK juga harus melek TI,” tegas Nuril.
Dia mengatakan tingkat kerawanan kemungkinan terjadi karena pelaksanaan pemilu secara serentak dan berbeda dengan pemilu sebelumnya.
Untuk menekan hal itu, menurutnya dibutuhkan sosialisasi lebih dalam kepada masyarakat dan khususnya penguasaan TI oleh PPK.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Mengingat pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak.
“Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama,” kta Bupati Etik.
Seperti diketahui pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, lalu anggota DPR RI, DPD RI, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Sedangkan pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Indonesia.
Dia menyebut bertambahnya jumlah partai peserta pemilu sejumlah 18 partai politik (parpol) di antaranya ada 9 partai parlemen dan 9 partai non parlemen yang lolos verifikasi oleh KPU RI yang menambah rumit proses secara teknis.
Dengan jumlah itu menurutnya PPK perlu ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas-tugas pada saat tahapan pemungutan dan rekapitulasi hasil perolehan suara.
Bupati berpesan kepada seluruh anggota PPK yang baru saja dilantik, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.
“Pengalaman yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya agar dijadikan instropeksi bagi saudara-saudara semua. Hal-hal yang tidak baik jangan diulangi, apalagi sampai melakukan kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena hal tersebut akan menodai kredibilitas penyelenggaraan Pemilu dan menodai sistem demokrasi di Kabupaten Sukoharjo,” tegas Bupati Etik.
Dia menegaskan penyelenggaraan pemilu merupakan momentum pertaruhan dalam upaya meneruskan roda pemerintahan yang berkesinambungan. Dia mengatakan pemilu bukan tujuan akhir tetapi sarana yang harus dilalui demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
“Harapan kami dengan adanya PPK ini mudah-mudahan bisa bekerja secara maksimal dan optimal. Jangan sampai berkepihakan atau tidak netral, kami berharap kerjanya profesional sesuai tupoksi masing-masing. Harus ada koordinasi dengan camat agar segera ditindaklanjuti. Semoga berjalan lancar dan sukses,” kata Bupati Etik.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
