Pemkab Boyolali usulkan relokasi transmigran ke Kemenakertrans

ilustrasi (citraindonesia.com)

Boyolali (Solopos.com)--Pemkab Boyolali akan mengusulkan untuk meminta relokasi para transmigran di Kutai Timur, Kalimantan timur ke tempat lain. Usulan ini yang akan disampaikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos), Boyolali dalam rapat yang digelar di daerah transmigrasi Kamis (14/7/2011) ini.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Opsi relokasi ini sesuai dengan permintaan para transmigran karena lokasi lama sudah tidak kondusif dan aman. “Jika pemerintah pusat tidak mau merelokasi, transmigran minta dipulangkan,” terang Kepala Disnakertransos, Mulyatno kepada wartawan, Rabu (13/7/2011).

Pemkab Boyolali sendiri telah siap untuk mendanai dan memfasilitasi. Pemkab telah menyiapkan dana sekitar Rp 50 juta untuk pemulangan transmigran yang berjumlah 15 kepala keluarga (KK) dari Boyolali. Akan tetapi, pemulangan ini juga akan dikoordinasikan dengan daerah lain yang mengirim transmigran. “Semua keputusan masih menunggu hasil rapat dengan pemerintah pusat di lokasi transmigran,” ungkapnya.

Terkait ini, Komisi IV ingin mengawal langsung ke Kaltim. “Kami sudah mengajukan surat permohonan ke pimwan. Tapi belum ada jawaban,” kata Ketua Komisi IV, Moh Basuni.

Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali, Paryanto mengatakan tidak bisa memberikan disposisi Komisi IV untuk mendampingi Disnakertransos karena suratnya baru sampai di mejanya kemarin. Kalangan dewan pun masih menunggu hasil rapat Disnakertransos dengan kemenakertrans di Kaltim.

Menurutnya, jika keputusan pusat tidak dapat merelokasi transmigran, maka alternatif terakhir yaitu dipulangkan. Pihaknya pun siap untuk memberikan persetujuan dana untuk pemulangan. “Dana yang sudah tersedia sekitar Rp 50 juta. Sementara rancangan yang dibuat Disnakertransos sekitar Rp 80 juta,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan transmigran telantar di lokasi t Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur, Kaltim. Sebanyak 15 KK berasal dari Boyolali itu mengaku diintimidasi dan diteror oleh perangkat desa setempat. Mereka mencari perlindungan dengan mengungsi di kantor kecamatan setempat sambil menunggu penyelesaian kasus ini oleh  pemerintah pusat.

(rid)