SOLOPOS.COM - Ilustrasi (ist)
Wonogiri (Solopos.com)–Kalangan anggota DPRD Wonogiri mendorong Pemkab agar mengkaji soal pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sempat dipertanyakan oleh PT Alexis Perdana Mineral (APM) saat sosialisasi perkembangan kegiatan eksplorasi perusahaan tersebut di wilayah tambang Randu Kuning Desa Jendi, Selogiri, awal Agustus lalu.
Saat itu, PT APM yang diwakili Director of Business Development PT APM, Herciptoning Yudotomo alias Cokro mempertanyakan soal PBB, sebab selama 2,5 tahun pihaknya beroperasi di wilayah itu tidak pernah sekalipun ditagih pembayaran PBB. “Mohon kalau memang kami harus bayar PBB silakan ditagih,” katanya.
Salah satu anggota Komisi B DPRD, Ahmad Zarif, kepada wartawan, Minggu (14/8/2011) mengungkapkan jika PT APM dalam aktivitasnya melakukan ekplorasi di Randu Kuning, Jendi, secara regulasi harus ditarik PBB, maka Pemkab mesti secepatnya melakukan penghitungan dan menarik pajak tersebut.
Zarif menilai dengan luas wilayah eksplorasi yang mencapai 3.000 hektare lebih, PBB yang mungkin harus dibayar PT APM merupakan potensi pemasukan pendapatan daerah yang cukup besar.
“Saya sendiri tidak tahu persis aturannya bagaimana. Tapi kalau memang harus ditagih, ya secepatnya ditagih. Mereka sudah 2,5 tahun beroperasi. Pihak terkait di Pemkab mesti mengkaji aturannya apakah memang harus ditagih atau tidak,” kata Zarif.
Hampir senada disampaikan Ketua Komisi C DPRD, Setyo Sukarno. Ketua komisi yang membidangi salah satunya masalah pertambangan itu mengatakan aturannya memang masih belum jelas terkait posisi mereka yang hanya menempati lahan untuk ekplorasi apakah harus ditagih pembayaran PBB atau tidak. Sebab, kata Setyo, hingga saat ini regulasi mengenai pertambangan di Wonogiri juga belum ada.
(shs)
