SOLOPOS.COM - Bupati Karanganyar, Juliyatmono, melantik dan mengangkat 27 bidan menjadi PNS di Aula kantor BKPSDM Kabupaten Karanganyar pada Jumat (15/5/2020). (Istimewa/Dokumentasi Dinas Kominfo Karanganyar)
Solopos.com, KARANGANYAR -- Pemkab Karanganyar melantik 27 bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar pada Jumat (15/5/2020).
Hiks, Rekruitmen 1.600 Tenaga Pendamping Sensus Penduduk di Karanganyar Batal, Kenapa?
Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PNS dilaksanakan di Aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar pada Jumat.
Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar, Suprapto, menyampaikan pengangkatan dan pelantikan bidan PTT menjadi PNS di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyampaikan selamat kepada 27 bidan tersebut. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab itu mengetahui perjuangan seluruh bidan itu hingga dilantik menjadi PNS. Rata-rata mereka sudah mengabdi selama 14 tahun hingga 16 tahun bahkan lebih.
2 Pasien Positif Covid-19 Karanganyar Dinyatakan Sembuh
"Terima kasih, selamat. Sudah lama mengabdi ya, 14 tahun sampai 16 tahun. Perjuangan, jeritan, tangisan didengarkan Kementerian Kesehatan. Semua sudah menjadi PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar," kata Bupati saat memberikan sambutan.
Dia berharap seluruh bidan yang telah dilantik itu dapat mengabdikan diri semaksimal mungkin. Bupati juga mengingatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar agar merawat semangat para bidan agar bisa bekerja optimal. Bupati menyampaikan jumlah PNS di Kabupaten Karanganyar tidak sebanding dengan kebutuhan Pemkab.
Positif Covid-19 Madiun Meroket Jadi 21, Penularan Lokal dari Santri Temboro
"Ya kalau melihat kebutuhan memang sangat kurang. Kalau berharap dipenuhi dri PNS sangat susah. Karena antara rekrutmen yang diselenggarakan pemerintah pusat setiap tahun dengan yang pensiun tidak berimbang. Menjadi kurang optimal karena ada pekerjaan yang tidak dikerjakan orang-orang yang ideal sesuai kebutuhan. Sementara dengan yang ada itu terbatas," ujar dia saat ditanya jumlah PNS dikaitkan dengan kebutuhan Pemkab.