Klaten (Solopos.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tidak akan meniadakan perekrutan calon pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai sebagai salah satu jalan keluar untuk mengantisipasi kebangkrutan pada 2-3 tahun mendatang.
UJIAN CPNS -- Suasana ujian CPNS di salah satu lokasi di Klaten tahun lalu. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Klaten menyatakan bakal tetap membuka lowongan CPNS. (JIBI/SOLOPOS/dok)
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, hingga kini Bappeda masih melakukan kajian kelembagaan, analisis masa jabatan, serta kebutuhan pegawai di setiap SKPD di Klaten. Kajian itu dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan PNS di setiap SKPD. Pihaknya tidak segan-segan melakukan perampingan bagi SKPD yang dinilai terlalu gemuk PNS-nya.
Bambang menambahkan, upaya untuk mengantisipasi kebangkrutan yang lebih realistis adalah menaikkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan menaikkan gaji PNS dari tahun ke tahun selama ini tidak seimbang dengan besaran DAU dari pemerintah pusat. “Mestinya kalau gaji PNS dinaikkan, alokasi DAU juga dinaikkan agar belanja pegawai itu tidak terlalu membebani APBD,” terang Bambang.
Di kesempatan berbeda, Bupati Klaten, Sunarna mengatakan kebijakan untuk melakukan pensiunan dini kepada para PNS yang kurang produktif tidak bisa dilakukan tanpa ada petunjuk dan teknis dari pemerintah pusat. Selama ini pensiun dini itu lebih banyak diajukan dari PNS sendiri. “Perlu ada payung hukum yang memadai dari pemerintah pusat untuk melakukan pensiun dini kepada sejumlah PNS. Yang terpenting saat ini adalah memberikan pembinaan kepada para PNS yang kurang produkif itu,” katanya.
mkd
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
