SOLOPOS.COM - Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya (Dok. SOLOPOS)
Sukoharjo (Solopos.com)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo bersiap memangkas satuan kerja (Satker) gemuk atau dinilai kelebihan personel dalam menghadapi kebijakan moratorium dari pusat.
Sementara, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, membentuk tim moratorium guna menindaklanjuti kebijakan tersebut.
“Jika dibutuhkan, kami siap mencomot personel dari Satker gemuk kemudian ditempatkan ke Satker yang membutuhkan,” kata Wardoyo kepada Espos, Senin (22/8/2011), menanggapi pernyataan Kepala BKD Sukoharjo, Sardiyono, mengenai kebutuhan personel di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang dinilai mendesak.
Meski demikian, Bupati belum menerangkan Satker mana yang dinilai gemuk itu. Dia menegaskan kebijakan di Sukoharjo masih menunggu detail materi moratorium yang dikatakannya masih simpang siur.
Mengenai tim tersebut, lanjut Bupati, mempunyai tugas menghitung kebutuhan PNS di Sukoharjo sebagai acuan pengambilan kebijakan pascamateri moratorium diterima.
Beredar kabar rekrutmen calon pegawai negeri sipili (CPNS) untuk formasi kesehatan dan pendidikan di tengah moratorium. Tentang hal itu, Wardoyo mengatakan penambahan tenaga kependidikan di Sukoharjo masih dibutuhkan.
“Masih ada kekurangan. Tapi jika perekrutan dihentikan, saya berharap ada pengangkatan tenaga honorer yang telah masuk database,” imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Suryanto, menganggap perbandingan pegawai pada bidang pendidikan di Kota Makmur jelas diketahui kekurangan personel. Hal itu tampak dari perbandingan guru antara status PNS dan honorer. “Di Sukoharjo, perbandingan guru PNS dan honorer adalah 40 berbanding 60,” ungkapnya.
(ovi)
