SOLOPOS.COM - Ilustrasi rehab rumah tidak layak huni (RTLH). (Dok)
Solopos.com, SRAGEN — Pemkab Sragen tahun ini menyalurkan dana Rp11,089 miliar untuk merehab 661 rumah. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber yakni dana alokasi khusus (DAK), APBD Provinsi Jateng, Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Pemdes), dan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Kabid Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang (Disperakimtaru) Sragen, Puji Lestari, mengatakan nilai bantuan rehab rumah ini nilainya berbeda-beda. Untuk yang bersumber dari DAK, nilai bantuannya mencapai Rp35 juta/unit. Ada 79 unit rumah yang mendapatkan bantuan ini.
Nilai DAK untuk bantuan ini sebanyak Rp2,866 miliar. Dari bantuan Rp35 juta/unit itu, Rp20 juta berasal dari DAK, sisanya dari APBD Sragen.
Puji menyebut bantuan DAK ini dipusatkan di wilayah Kecamatan Ngrampal dengan rincian, Desa Pilangsari mendapat 20 unit, Ngarum 19 unit, Kebonromo 20 unit, dan Desa Bandung 20 unit.
Puji menyebut bantuan DAK ini dipusatkan di wilayah Kecamatan Ngrampal dengan rincian, Desa Pilangsari mendapat 20 unit, Ngarum 19 unit, Kebonromo 20 unit, dan Desa Bandung 20 unit.
Baca Juga: Krakkk!! RTLH Dihuni Nenek-Nenek Sambirejo Sragen Nyaris Ambruk
“DAK ini sudah diatur peruntukannya, yakni dialokasikan di lokasi kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sragen tentang Kawasan Kumuh itu berada di wilayah Sragen Kota dan Kecamatan Ngrampal. Pada 2021 lalu, bantuan perumahan sudah difokuskan ke Kecamatan Sragen Kota sehingga pada 2022 ini difokuskan ke Ngrampal,” jelas Puji, Jumat (4/3/2022).
“Awalnya ada 32 rumah yang akan mendapat bantuan ini, tetapi satu rumah mundur. Bantuan perumahan ini diberikan kepada warga di lima desa, yakni Desa Banaran [Kecamatan Sambungmacan] sebanyak enam unit, Wonotolo [Gondang] sembilan unit, Wonorejo [Kalijambe] enam unit, Taraman [Sidoharjo] lima unit, dan Kedawung [Mondokan] lima unit,” ujarnya.
Baca Juga: RTLH di Sragen Masih 47.000 Unit, Bupati Yuni Minta Bantuan Masyarakat
Kemudian bantuan keuangan (bankeu) pemerintah desa (pemdes) yang juga bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp5,6 miliar untuk 451 unit rumah. Masing-masing mendapat bantuan Rp12,5 juta. Ratusan rumah yang mendapat bantuan perumahan ini, terutama rumah tidak layah huni (RTLH).
Ratusan rumah ini berada di Klandungan (Ngrampal), Peleman (Gemolong), Kebonromo (Ngrampal), Tegaldowo (Gemolong), Tunggul (Gondang), Bagor (Miri), Tanon (Tanon), Karanganom (Sukodono), Ngebung (Kalijambe), dan Krikilan (Kalijambe). Kemudian Gemantar (Mondokan), Gading (Tanon), Slendro (Gesi), Srimulyo (Gondang), Baleharjo (Sukodono), Kedungupit (Sragen Kota), dan Kedawung (Mondokan).
Selanjutnya Poleng (Gesi), Banyurip (Jenar), Blangu (Gesi), Gebang (Sukodono), Pare (Mondokan), Gilirejo (Miri), Jeruk (Miri), Ketro (Tanon), Majenang (Sukodono), Ngepringan (Jenar), Pelemgadung (Karangmalang), Pilangsari (Ngrampal), dan Sambiduwur (Tanon).
Baca Juga: 3 Rumah Warga Miskin di Sragen Nyaris Ambruk & Saling Menimpa
“Sumber dana berikutnya dari CSR Bank Jateng untuk 100 unit rumah di 10 desa dengan alokasi masing-masing desa 10 unit. Desa-desa penerima bantuan CSR itu terdiri atas Desa Peleman [Gemolong], Sambungmacan, Ngebung [Kalijambe], Krikilan [Kalijambe], Jambangan [Mondokan], Pare [Mondokan], Kedawung [Mondokan], Jatitengah [Sukodono], Slendro [Gesi], dan Blangu [Gesi]. Setiap rumah mendapat bantuan Rp15 juta,” jelasnya.
Dia menyampaikan penerima bantuan CSR itu merupakan warga miskin yang belum tersentuh bantuan. Bila ditemukan ada rumah yang sudah mendapat bantuan lain atau sudah dibangun, kata dia, maka bantuan perumahan itu dialihkan ke warga lain yang membutuhkan.