Solopos.com, SRAGEN — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen, Fathurrohman menyampaikan penggunaan dana pinjaman Rp160 miliar Pemkab Sragen yang baru saja mereka setujui. Uang dari pinjaman itu paling banyak digunakan untuk pembangunan perkantoran terpadu.
Dihubungi Solopos.com, Selasa (2/11/2021), dia menyebut pembangunan perkantoran terpadu itu membutuhkan dana Rp89 miliar. Dana pinjaman itu hanya bisa mencukupi Rp49 miliar di 2023 sehingga kekurangannya Rp40 miliar dianggarkan di tahun berjalan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
“Kemudian sisanya dana pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan Pasar Joko Tingkir dan Pasar Nglangon senilai Rp42 miliar. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan Rp67 miliar, dan sisanya pembangunan makam di Sukodono,” lanjut dia.
Baca Juga: Tok! DPRD Sragen Setujui Pemkab Utang Rp160 Miliar
“Kalau sebelumnya ada perbedaan pendapatan itu mungkin belum memiliki pemahaman yang sama. Setelah dijelaskan dengan analisis kemampuan daerah saya kira dalam rapat tadi semua fraksi menyetujui,” sambung Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sragen itu.
Fathurrahman melanjutkan pembangunan pasar dan makan serta sebagian infrastruktur menjadi prioritas di 2022. Sedangkan untuk pembangunan perkantoran terpadu difokuskan pada 2023.
Sebelumnya, Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga senilai Rp200 miliar dibahas dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen, Selasa (2/11/2021). Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sragen, Suparno, itu akhirnya menyetujui rencana pinjaman tersebut. Tetapi nilainya hanya Rp160 miliar.
Baca Juga: Bupati Sragen Rencanakan Utang Rp200 Miliar ke Pihak Ketiga, Untuk Apa?
Hasil rapat tersebut diungkapkan anggota Banggar DPRD Sragen, Fathurrohman, saat dihubungi Solopos.com, Selasa sore. Rapat Banggar tersebut mulai digelar pukul 14.00 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati tak hadir, diwakilkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto.
“Pada intinya, DPRD menyetujui rencana pinjaman tersebut tetapi nilainya bukan Rp200 miliar melainkan Rp160 miliar. Banggar menyetujui dengan analisis kemampuan keuangan daerah,” ujar Fathurrohman yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sragen.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
