Pemkab Wonogiri akhirnya diserahkan Mobdin

Petugas dari Kodim 0278/Wonogiri didampingi petugas dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Wonogiri memeriksa mobil dinas baru di depan garasi Setda Wonogiri, Jumat (12/8/2011). (JIBI/SOLOPOS/Suharsih)

Wonogiri (Solopos.com)–Pemkab Wonogiri akhirnya menyerahkan empat mobil operasional dinas (Mobdin) yang dibeli dengan dana APBD 2011 senilai Rp 1,03 miliar untuk dipinjam-pakai para pimpinan Muspida, Jumat (12/8/2011).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Hari itu juga keempat mobil itu diambil dari tempat penyimpanannya di garasi Sekretariat Daerah (Setda). Pantauan Espos, instansi Muspida yang pertama mengambil mobil Toyota Kijang Innova warna hitam itu adalah Kodim 0278/Wonogiri.

Sekitar pukul 09.00 WIB beberapa petugas Kodim datang mengambil ke garasi Setda. Tak berapa lama kemudian, giliran Polres yang mengambil mobil jatah mereka dan disusul kemudian oleh Pengadilan Negeri (PN). Terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) yang sebelumnya sempat ragu-ragu untuk menerima akhirnya mengambil juga.

Kejari Wonogiri, Sukaryo, ketika dihubungi Espos mengakui sebelumnya sempat ragu-ragu karena mengira mobil itu untuk tambahan operasional. Selain itu, karena pihaknya juga baru saja mendapat jatah mobil baru dengan spesifikasi yang sama, yakni sebuah Toyota Kijang Innova dari Kejaksaan Agung. Tapi karena mobil dari Pemkab itu ternyata untuk mengganti yang lama akhirnya pihaknya menerima.

“Saya sudah perintahkan anak buah saya untuk mengembalikan mobil lama dan mengambil yang baru. Karena dari undangan yang saya terima mobil lama harus dikembalikan kemudian ditukar yang baru. Tapi nggak tahu anak buah saya sudah mengambil atau belum. Ini kebetulan saya sedang di luar kota,” jelas Kajari.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Wonogiri Budiseno, saat ditemui wartawan di kantornya mengungkapkan pihaknya sekadar menjaga koordinasi dengan para pejabat Muspida itu. Sebab bagaimanapun mereka juga sangat menunjang tugas-tugas pemerintah daerah dan untuk memudahkan koordinasi mereka perlu didukung kendaraan dinas yang memadai.

Selain itu, pengadaan Mobdin Muspida itu juga sudah menjadi keputusan dan produk hukum dalam APBD. “Ini untuk mengganti mobil lama yang dipinjam-pakai oleh mereka. Mobil lama itu tetap kami tarik kembali untuk menambah operasional SKPD yang membutuhkan,” jelas Budiseno.

Belum jelas SKPD mana yang akan mendapat tambahan kendaraan operasional bekas pinjam pakai Muspida itu. Budiseno mengatakan masih akan menginventarisasi dulu SKPD mana yang paling membutuhkan.

Seperti diberitakan, Pemkab menganggarkan pengadaan empat Mobdin untuk para pimpinan Muspida dalam APBD 2011 senilai Rp 1,03 miliar. Penganggaraan itu sejak awal sudah menimbulkan kontroversi.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) bahkan sempat menggugat Bupati dan pimpinan DPRD terkait pengalokasian dana itu karena penganggaran Mobdin itu dinilai tidak mengindahkan prinsip memprioritaskan hal yang wajib dan mendesak, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No 13/2006. Namun demikian, pada Mei lalu, Pemkab tetap merealisasikan pengadaan empat Mobdin itu dan kemarin diserahkan.

(shs)