Pemkab Wonogiri didesak tempuh rasionalisasi

Ilustrasi (Dok. SOLOPOS)

Wonogiri (Solopos.com)–Pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2012 dalam rapat Banggar tahap II di DPRD Wonogiri, Selasa (23/8/2011) menyisakan masalah defisit senilai Rp 18,9 miliar.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Pemkab pun harus bekerja keras melakukan rasionalisasi. Parahnya lagi, defisit senilai Rp 18,9 miliar belum memperhitungkan tambahan biaya untuk kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang, seperti diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya tanggal 16 Agustus lalu, direncanakan naik 10% pada 2012 mendatang.

Dengan jumlah PNS di Wonogiri hampir 14.000 orang, kenaikan gaji 10% itu akan membutuhkan tambahan biaya sekitar Rp 42 miliar.

“KUA PPAS APBD 2012 direncanakan defisit Rp 18.994.937.000. Dalam rapat tadi kami minta agar eksekutif melakukan rasionalisasi anggaran untuk mengurangi defisit itu dan hasilnya dibawa ke rapat Badan Anggaran besok (hari ini-red). Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS, kami hanya bisa berharap pemerintah pusat konsekuen dengan menambah dana perimbangan,” jelas Ketua DPRD, Wawan Setya Nugraha, saat ditemui wartawan seusai memimpin rapat Banggar kemarin.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD, Hamid Noor Yasin. Ditemui terpisah seusai rapat Banggar kemarin, Hamid mengatakan kenaikan gaji PNS tidak disertai kenaikan DAU, maka Pemkab bisa bangkrut.

Namun demikian, untuk asumsi kenaikan gaji, Hamid menambahkan sementara ini sifatnya masih informatif.

“Saya yakin, pemerintah pusat berani menaikkan gaji pegawai karena ada asumsi peningkatan pendapatan APBN dari sektor pajak. Kami berharap hal itu berimplikasi pada kenaikan DAU ke daerah. Kenaikan gaji tanpa penambahan DAU, sama saja pemerintah pusat hendak membunuh pemerintah daerah secara pelan-pelan,” paparnya.

(shs)