SOLOPOS.COM - TPA Putri Cempo (JIBI/Solopos/Dok)
Solo (Solopos.com)–Komisi II DPRD Kota Solo mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) segera melakukan lelang pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) Putri Cempo yang berlokasi di Mojosongo.
Pasalnya saat ini sudah ada alokasi anggaran untuk penyelenggaraan lelang senilai Rp 200 juta. Dengan adanya dana tersebut diharapkan sesudah Lebaran investor yang menjadi pemenang sudah bisa menyiapkan pra-feasibility study (FS).
Salah seorang anggota komisi II DPRD Solo, Yulianto Indratmoko mengatakan rencana lelang sudah dimulai sejak 2009 lalu. “Bayangkan rencana lelang sejak 2009 sampai sekarang belum juga terlaksana. Padahal sekarang ini kondisi TPA sudah sangat overload. Bukan hanya menyoroti masalah TPA-nya yang sudah tidak layak namun kondisi warga terutama dari sisi kesehatan juga sangat memprihatinkan kalau Pemkot tidak segera membenahi TPA,” tegasnya, Sabtu (6/8/2011).
In sapaan akrabnya menambahkan, sebelum ini DPRD khususnya komisi II bisa memahami alasan yang diajukan Pemkot terkait molornya jadwal lelang. “Alasan belum mempersiapkan FS bisa kami terima. Namun dengan adanya anggaran Rp 200 juta tidak ada alasan bagi Pemkot memundurkan lagi jadwal lelang. Soal pra-FS harusnya yang membuat yang menjadi pemenang lelang bukan Pemkot,” ujarnya.
Apabila lelang tidak segera diadakan, In menambahkan, komisi II terpaksa menyetujui rencana Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) yang akan membeli alat berat. “Rencana DKP yang akan membeli alat berat di TPA senilai Rp 20 miliar nantinya terpaksa kami setujui apabila lelang belum segera dilaksanakan. Sebab tanpa adanya alat berat yang memadai, pengelolaan sampah menjadi lebih memprihatinkan,” ujar dia.
Sementara itu Ketua Paguyuban Palung Jati, Parjiman juga mempertanyakan rencana pengelolaan TPA Putri Cempo oleh investor. Penyebabnya, sudah bertahun-tahun rencana tersebut belum juga terlaksana.
“Sebagai pemulung yang aktif bekerja di TPA kami meminta Pemkot serius dalam mengelola Putri Cempo. Dari dulu rencana itu sebatas rencana saja namun tidak pernah ada realisasi. Sebenarnya serius tidak sih Pemkot mengurusi TPA,” ujar Parjiman.
(aps)
