Solo (Espos)–Kalangan legislatif mengingatkan Pemkot Solo dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) untuk tidak memaksakan melakukan eksekusi penghuni bantaran Bengawan Solo di kawasan Semanggi, Sabtu (31/7) besok.
Wakil rakyat mengkhawatirkan adanya resistensi dan konflik jika eksekusi dipaksakan. Anggota Komisi IV DPRD Solo, Reny Widyawati berharap ada mediasi sebelum proyek peninggian dan pelebaran tanggul dilakukan. “Kami berharap ada mediasi terlebih dahulu. Kami berharap ada win-win solutions, jadi tidak menghambat kepentingan yang lebih luas, tapi juga tidak merugikan warga,” ungkap Reny kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (30/7).
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dia mengungkapkan, kedua belah pihak baik warga dengan BBWSBS dan Pemkot harus duduk bersama membicarakan masalah itu. Reny mengutarakan, Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SKoBB) sempat datang ke Komisi IV, Kamis (29/7) kemarin, membahas mengenai relokasi. Dari pertemuan itu, politisi Partai Demokrat ini menilai menolak relokasi sebenarnya bukan harga mati. Namun, warga meminta adanya transparansi dan keterbukaan dari pemerintah.
Dia mengungkapkan, Komisi IV siap untuk memediasi masalah itu. Dia menambahkan, pihaknya akan segera membahas masalah itu di Komisi IV sehingga akan segera ditemukan titik temu. “Jangan sampai apa yang sudah ada ini kemudian ternoda dengan begitu saja melakukan eksekusi. Warga ini menginginkan adanya transparansi.”
dni
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
