Pemkot kembali salahkan class action SKOBB

Budi Suharto (Dok.SOLOPOS)

Solo (Solopos.com)–Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto menilai perlunya hitung ulang tahapan relokasi khususnya bagi pemilik tanah bantaran Sungai Bengawan Solo.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Namun demikian Budi menolak mentah-mentah opsi penghentian sementara program relokasi.

Penegasan itu disampaikan Budi saat ditemui wartawan seusai beraudiensi dengan belasan pemilik tanah bantaran Sungai Bengawan Solo asal RT 2/RW VI Pucangsawit, Jebres di Loji Gandrung, Rabu (22/9/2011) malam.

“Melihat kondisi keuangan saat ini saya pikir perlu berhitung ulang. Pemerintah pusat kan tidak hanya sangga Solo, tapi juga daerah lain,” katanya.

Budi menjelaskan program relokasi tanah HM Kota Bengawan sejak awal memang dikonsep menggunakan anggaran pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) Rp 45 miliar.

Namun lantaran muncul gugatan class action dari Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SKOBB) di Semanggi, Pasar Kliwon, aliran dana dari pusat jadi tersendat.

“Anggaran sebesar itu sudah sejak dua tahun lalu kami ajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov Jateng, tapi kenyataannya belum direspons. Class action buat tahapan relokasi tersendat,” imbuhnya.

Saat ditanya apakah perlu penghentian sementara relokasi, Budi menolak tegas. Alasannya penghentian relokasi bisa membahayakan nyawa atau keselamatan warga bantaran.

Apalagi saat ini tanggul baru Sungai Bengawan Solo sudah dibangun lebih tinggi dan lebar. Sekda tetap mendorong berjalannya program relokasi sembari mencari solusi masalah terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dia mengakui sejak awal sudah ada koordinasi antaran Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dan Pemkot Solo perihal peninggian dan pelebaran tanggul Sungai Bengawan Solo.

(kur)