SOLOPOS.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto. (Dok/JIBI/SOLOPOS)
SOLO--Pemkot Solo hingga kini masih merumuskan konsep pendidikan yang tepat pascapenghapusan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengatakan pihaknya siap menggandeng stakeholder terkait untuk mengkaji bentuk pendidikan yang nihil diskriminasi.
Hal tersebut diungkapkannya saat ditemui wartawan seusai peresmian Kantor Kelurahan Laweyan, Solo, Jumat (18/1/2013).
Ia berpendapat kelas khusus untuk siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata harus tetap ada. Menurutnya, siswa jenis ini harus difasilitasi khusus untuk menjaga kualitas siswa tersebut. Sekda menampik kelas khusus nantinya dikaitkan dengan pungutan tambahan.
“Kalau semua kelas disamakan berarti sama saja merampas keadilan.”
Sekda berpendapat kelas khusus bisa dikonsep seperti kelas reguler. “Yang penting penanganannya, seperti gurunya, harus memiliki kualitas mumpuni. Tidak ada AC dan laptop juga tidak masalah,” tukasnya.
Lebih lanjut, Pemkot belum berencana merevisi Perda No4/2010 tentang Pendidikan yang mengatur ihwal RSBI. Sekda kembali beralasan masih menunggu kebijakan dari pusat. “Terlalu cepat bicara revisi saat ini. Kami akan melihat revisi UU Sisdiknas dulu sembari menunggu edaran resmi Kemendikbud.”
Hal senada dinyatakan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Solo, Kinkin Sultanul Hakim. Pihaknya memilih menunggu regulasi dari pusat sebelum bertindak. Ihwal waktu yang dibutuhkan untuk revisi perda pendidikan nantinya, dia menyebut tidak lama. “Kalau hanya beberapa pasal saja yang direvisi, kami pikir bisa cepat,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah kalangan seperti Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) khawatir roh RSBI masih akan tertinggal di pendidikan
“Praduga soal hanya ganti baju boleh-boleh saja. Namun harus dicermati, yang dikhawatirkan dari RSBI sebenarnya apa. Apakah pungutannya, pengelolaannya atau kedua-duanya? Ini yang harus dirumuskan untuk mencari konsep pengganti ideal.”