SOLO — Melalui APBD 2013, Pemkot Solo mengalokasikan anggaran guna perbaikan dan pembangunan fasilitas mandi cuci dan kaskus (MCK) disejumlah SD di Kota Bengawan. Total anggaran guna perbaikan dan pembangunan tersebut senilai Rp504,85 juta.
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, menyampaikan alokasi anggaran selama ini anggaran guna pembangunan sekolah belum menyentuh pembangunan dan perbaikan fasilitas MCK. Padahal, kondisi MCK disejumlah SD di Solo memprihatinkan.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Selain tak proporsional dengan jumlah siswa, bangunan fasilitas MCK disejumlah SD dinilai memprihatinkan bahkan terdapat SD yang tidak memiliki fasilitas MCK sama sekali.
“Kami melihat ada fasilitas MCK yang ternyata tidak proporsional. Bahkan, ada sekolah yang terpaksa menumpang fasilitas MCK di sekolah yang ada di sebelahnya. Kondisi itu terjadi di SD wilayah Kentingan yang pembangunan sekolahnya justru menghilangkan fasilitas MCK,” ungkap Ghofar kepada wartawan, Jumat (11/1/2013), di DPRD Solo.
Lantaran hal tersebut, politisi dari PKS itu menilai alokasi anggaran guna perbaikan dan pembangunan fasilitas MCK SD dinilai penting guna menunjang jalannya proses pendidikan.
Disinggung jumlah SD yang bakal diperbaiki dan dibangun fasilitas MCK, Ghofar mengaku belum mengetahui secara persis jumlahnya. Hanya saja,lanjutnya, jumlah sekolah yang fasilitas MCK diperbaiki ditentukan oleh tim survei dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo.
“Tim survei memastikan apakah MCK di sekolah masih layak direnovasi ata perlu dibangun ulang. Kalau jumlah SD untuk swasta sebanyak 294 sekolah, SD negeri terdapat 190 sekolah. Untuk renovasi dan per-MCK akan diperbaiki dengan anggaran Rp10 juta-Rp15 juta,” ujarnya.
Di sisi lain, Ghofar mengatakan berdasarkan laporan dari Disdikpora, proyek pembangunan sekolah di Solo pada 2012 lalu sebagian besar selesai. Hanya saja, masih terdapat sejumlah permasalahan lantaran administrasi yang belum selesai.
“Tinggal administrasi, masalah SPj saja. Ya karena berbagai masalah pembangunan fisik rata-rata baru dilaksanakan di triwulan kedua bahkan setelah APBD Perubahan. Sehingga banyak yang terlambat,” terangnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
