SOLOPOS.COM - Kantor Desa Bogem, Bayat, Klaten (Chrisna Canis Cara/JIBI/Solopos)
Solopos.com, KLATEN—Sekdes Bogem, Bayat, Klaten, Panut Sutanto mengatakan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) disihkan untuk warga miskin yang belum masuk program tersebut.
Sekdes menjamin dana bantuan yang disisihkan rumah tangga sasaran (RTS) sampai ke warga miskin yang belum tercantum dalam penerima PSKS. Pihaknya membentuk semacam pengurus untuk mewadahi penyaluran bantuan.
“Pengurusnya diambil dari luar perangkat desa dan RT/RW. Kadus nantinya juga intens mengawasi penyaluran bantuan. Selain itu, warga bakal menerima kuitansi sebagai bukti penerimaan bantuan,” jelasnya, Senin (24/11/2014).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) terjadi di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemotongan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) terjadi di Desa Bogem, Kecamatan Bayat.
Rumah tangga sasaran (RTS) diminta menyisihkan bantuannya sebesar Rp150.000 dengan dalih pemerataan bantuan untuk warga miskin.
Penelusuran Solopos.com, Senin (24/11), ratusan RTS di Bogem harus pasrah menerima Rp250.000 dari total bantuan yang seharusnya yakni Rp400.000. Penyunatan bantuan kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ini digagas pemerintah desa dan ketua RT/RW setempat.
Dia mengatakan warga miskin sepertinya hanya bisa pasrah dengan kebijakan yang ada. Ia menyebut pemotongan PSKS telah disepakati pemerintah desa (pemdes) beserta ketua RT/RW di Desa Bogem.
Langkah tersebut diklaim untuk menghindari gejolak di masyarakat. “Sampun kesepakatan nggih mboten napa-napa (sudah kesepakatan ya tidak apa-apa). Wong cilik manut mawon (orang kecil ikut saja),” ucap perempuan lanjut usia itu.
Pemotongan bantuan juga dibenarkan warga lain. Seorang kakek yang mewanti-wanti namanya tidak disebut ini bahkan mengatakan penyunatan bantuan sudah ada sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, jatah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dipotong pemdes sebesar Rp100.000. “Yang harusnya dapat Rp300.000 jadi Rp200.000. Kalau sekarang dipotong Rp150.000,” tutur pemilik rumah berdinding anyaman bambu ini.
Dia mengaku tidak berniat memersoalkan penyunatan bantuan. Baginya, bantuan sekecil apapun bakal ia syukuri. Namun dia tak menampik dana yang ada tidak sepadan dengan beban wong cilik sepertinya.
“Apalagi sekarang dipotong. Mau dipakai modal usaha jelas tidak cukup. Sementara penghasilan saya setiap hari tidak tentu,” ujar lelaki yang di masa tuanya masih berprofesi buruh.
Sekdes Bogem, Panut Sutanto, mengakui ada pemotongan dana PSKS di desanya. Namun ia menegaskan kebijakan itu tidak untuk kepentingan pemdes, melainkan warga miskin secara keseluruhan.