Pemutakhiran Data Berbasis MCD di Boyolali Ada Selisih 30.421 Jiwa

Solopos.com, BOYOLALI—Hasil pemutakhiran data berbasis RT menggunakan Monitoring Center for Development (MCD) menemukan selisih 30.421 jiwa dibandingkan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Boyolali. Pemutakhiran ini mendorong pemerintah memiliki data yang akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan.

MCD meletakkan entitas terkecil dalam pembangunan adalah RT. Setiap RT dituntut melakukan pemetaan sejumlah parameter mulai dari organisasi dan infrastruktur lingkungan.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Kemudian, parameter air minum, sanitasi, dan kebersihan lingkungan, parameter pengelolaan sampah rumah tangga dan resapan, serta parameter kesejahteraan, penanganan masalah sosial, dan tematik.

Baca Juga: 2 Pemilik Tower BTS Tak Berizin di Boyolali Didenda Rp144,4 Juta

Pada parameter organisasi, misalnya setiap RT dituntut memutakhirkan salah satunya data administrasi dan kependudukan. Data ini menjadi fondasi untuk menentukan kebijakan mengenai pembangunan sumber daya manusia.

“Setiap RT mendata penduduknya di rumah ada siapa saja, siapa yang meninggal, siapa yang pindah, dan lainnya. Data ini terus diperbarui setiap bulan,” kata Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Insan Adi Asmono, saat ditemui wartawan di gedung DPRD Boyolali, Senin (1/11/2021).

Dari RT, hasil pendataan manual dikumpulkan ke tingkat desa. Dari sini, data diinput untuk proses tabulasi sekabupaten menggunakan layanan Google Form. Data yang diinput berupa kode yang hanya dibaca menggunakan kunci tertentu.

Baca Juga: Antrean Kendaraan Beli Solar di SPBU Wonogiri Berangsur Normal

Hasilnya, apabila membandingkan data hasil pemutakhiran berbasis RT dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ditemukan selisih sebesar 30.421 jiwa. Data ini terdiri atas 16.267 jiwa meninggal dunia, 6.626 jiwa pindah, 5.353 jiwa ganda, 810 jiwa tambah, dan 296 jiwa salah alamat, 591 jiwa tidak ditemukan, dan 875 jiwa lain-lain.

Temuan ini hanya salah satu hasil kerja parameter organisasi. Ke depan, proses yang sama juga bisa dipakai untuk verifikasi dan validasi data bantuan sosial dari Kementerian Sosial maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Apabila ada warga yang berstatus meninggal dunia misalnya, RT akan bersurat kepada Disdukcapil akan diterbitkan surat kematian. Data yang bersangkutan lantas di-take down dari data Disdukcapil. Jadi enggak ada lagi orang meninggal dunia masih menerima bantuan sosial,” ujar Insan.

Baca Juga: Getek Tradisional Tetap Jadi Andalan Nelayan Rawa Jombor Mencari Ikan

Juara I

Saat ini, verifikasi dan validasi data penduduk miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Verifikasi dan validasi akan dilakukan terhadap pemutakhiran DTKS per Agustus 2021 yang menunjukkan ada penambahan penduduk miskin di Boyolali sebesar 8.000 jiwa.

“Demikian pula peta data awal kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya yang dikembangkan dengan pemantauan data berbasis RT, mendorong inovasi Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus, menjadi langkah strategis memvalidasi data kemiskinan yang karut-marut,” sambung dia.

Melalui parameter-parameter yang ada, MCD menyajikan profil RT yang lebih detail dan terbaru. Hal ini bisa dikembangkan menjadi publikasi seperti “RT dalam Angka” oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Boyolali.

Baca Juga: Pemilik Warung Apung Minta Revitalisasi Rawa Jombor Dikerjakan Serius

Oleh Insan, konsep ini dipaparkan dalam pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat Jawa Tengah yang digelar Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jateng, Oktober lalu. Dalam ajang tersebut, konsep pembangunan partisipatif dalam program MCD di Boyolali ini meraih juara I.