Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Pekerja membongkar pagar Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Penabur Solo, Jl Jenderal Sudirman, Solo, belum lama ini. Pembongkaran pagar ini merupakan bagian penataan koridor Jl Jenderal Sudirman. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
Pekerja membongkar pagar Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Penabur Solo, Jl Jenderal Sudirman, Solo, belum lama ini. Pembongkaran pagar ini merupakan bagian penataan koridor Jl Jenderal Sudirman. (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)
Sebelumnya, kalangan legislatif menilai konsep penggarapan koridor Jensud oleh Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) Solo amburadul. DPRD menuding DTRK tak menyertakan DED dalam proses penataan kawasan. “DED jelas ada. Mana bisa lelang kalau tidak ada DED. Dilogika saja,” tutur Kepala DTRK, Ahyani, saat ditemui di Balaikota, Kamis (29/11/2012).
Ahyani menerangkan, DED penataan koridor Jensud dibuat pada 2011, sepaket dengan penataan Jl RE Martadinata. Setahun sebelumnya, DTRK menggelar sayembara untuk merancang DED tersebut. Tim penilai sayembara diketahui dari Institut Teknologi Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo, dan Kementerian Pekerjaan Umum selaku pendana proyek. “Anggaran DED-nya saya agak lupa, yang jelas di bawah Rp100 juta. Itu dana APBD,” terangnya.
Pihaknya juga membantah penataan koridor Sudirman tidak melibatkan stakeholders terkait. Menurut Ahyani, koordinasi antar SKPD terus dilakukan mulai proses perencanaan hingga pengerjaan koridor. Oleh sebab itu, pihaknya menilai kekhawatiran DPRD ihwal Jensud rawan banjir dan bersanitasi buruk tak beralasan. “Penataan Jensud itu masalah kompleks, tidak mungkin kami berjalan sendiri. Mulai dari Dishubkominfo, Dinas Pekerjaan Umum hingga Satlantas kami libatkan,” urainya.
Mengenai penghilangan median jalan Jensud, pihaknya membuka pintu evaluasi. Ahyani menerangkan, langkah peniadaan median sebenarnya dibuat untuk memperkuat karakter kawasan. Dengan jalan yang lebih longgar, pihaknya ingin Jensud menjadi koridor budaya yang kuat. “Jensud bisa menjadi venue acara, seperti halnya Ngarsopuro. Namun ini masih bisa dievaluasi. Sementara pembatas jalan memang hanya diberi garis,” paparnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, membenarkan pengerjaan koridor Jensud disertai pembuatan DED. Sekda menolak keras jika penataan tersebut dibilang asal-asalan. “Ada dokumen perencanaannya. Bisa dicek di DTRK,” ucapnya.
Terkait teknis pengerjaan Jensud yang dinilai rawan kecelakaan dan sebagainya, Sekda menerimanya sebagai bahan masukan. “Konsep awal Jensud adalah koridor yang humanis, membangun kesadaran pengguna jalan. Kami tak ingin penataan kota menjadi masif,” pungkasnya.
