SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, SOLO — Pelarangan aktivitas parkir di tepi Jl. Slamet Riyadi bakal diimplementasikan mulai Desember mendatang. Kawasan perempatan Gendengan hingga perempatan Ngapeman akan menjadi lahan ujicoba kebijakan tersebut.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, saat ditemui wartawan di Balai Kota, Selasa (30/9/2013), mengatakan parkir di wilayah perempatan Gendengan-Ngapeman menjadi bidikan utama lantaran selama ini kerap menimbulkan kepadatan lalu lintas. Hal itu akibat banyaknya pengunjung hotel, mal dan pertokoan yang memakai tepi jalan untuk parkir.
“Mulai 1 Desember, kawasan itu akan diujicobakan menjadi wilayah bebas parkir,” ujarnya.
Menurutnya, sterilisasi parkir di tepi jalan menjadi solusi utama mengantisipasi kemacetan. Selain itu, Rudy mengklaim kebijakan tersebut mendukung penyediaan angkutan massal seperti Batik Solo Trans (BST).
Pihaknya siap menyerap aspirasi stakeholder usaha di kawasan terdampak sebelum menerapkan aturan tersebut.
“Segera dikumpulkan untuk dengar pendapat dan sosialisasi,” ucap Rudy.
Pihaknya mengaku sudah memikirkan sejumlah alternatif kantung parkir sebagai konsekuensi penataan tersebut. Menurut Rudy, pengguna kendaraan pribadi bisa memarkir kendaraannya di sekitar Stadion Sriwedari atu Grha Wisata Niaga.
Bagi bangunan yang telah memiliki parkir dalam gedung, dia mendorong warga untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Contohnya seperti SGM (Solo Grand Mal). Penerapan kebijakan ini butuh dukungan semua pihak.”
Sementara itu, Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, M. Usman, mengaku telah memeringatkan para pelaku usaha yang bangunannya menjadi biang macet di Jl. Slamet Riyadi. Teguran itu di antaranya melayang ke manajemen Hotel Dana, Gramedia dan Gedung Batari.
Menurut Usman, teguran didasari ketidaksesuaian pemanfaatan lahan bangunan dengan perencanaan awal.
“Yang dulu seharusnya hotel kini lebih sering jadi gedung pertemuan. Ada juga parkir yang meluber ke city walk. Tentu ini bikin kemacetan dan kesemrawutan,” keluhnya.
Ia menambahkan, ketidaksinkronan ruang satuan parkir (RSP) dan kapasitas pengunjung gedung juga kerap menjadi momok kepadatan lalu lintas. Pihaknya siap mengancam menggembok kendaraan tamu jika pengelola usaha tak memikirkan efek lalu lintas yang ditimbulkan.
“Kalau sudah bandel, tempat usahanya bisa saja ditutup. Jangan sampai ini terjadi. Kami minta semua pihak memahami aturan main,” tandasnya.