PENATAAN PARKIR KARANGANYAR : Kepala Dishubkominfo Karanganyar Mengaku Tak Tahu Ada Mafia Parkir

Penataan parkir Karanganyar, SKPD yang mengurusi perparkiran di Karanganyar tak tahu menahu ada mafia parkir.

Solopos.com, KARANGANYAR–Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Agus Cipto Waluyo, mengaku tidak tahu menahu ihwal indikasi permainan mafia dalam pengelolaan parkir.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Tapi dia menyatakan siap memenuhi panggilan DPRD untuk melakukan rapat kerja (raker) pengelolaan parkir. “Saya respect, menghormati sekali dengan DPRD. Bila memang saya diundang ya akan saya jelaskan,” kata dia, Selasa (19/1/2016).

Agus mengakui kontribusi pendapatan dari sektor parkir belum sesuai harapan. Kendati menurut dia setoran pendapatan tahun 2015 mencapai Rp276 juta atau lebih Rp2 juta dibandingkan target yang hanya Rp274 juta.

Untuk memenuhi permintaan pembenahan pengelolaan parkir, menurut Agus sudah dikoordinasikan kepada para juru parkir (jukir). Mereka diminta meningkatkan pendapatan hingga 30 persen pada 2016.

Target tersebut menurut Agus realistis diwujudkan. Komitmen yang sama disampaikan para jukir saat menghadiri undangan Dishubkominfo. “Tahun ini kami bertekad tingkatkan pendapatan sampai 30 persen,” imbuh dia.

Agus menjelaskan pengelolaan parkir bukan semata persoalan pendapatan. Pengelola parkir bertanggung jawab memberikan keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai ada kendaraan yang hilang atau rusak saat diparkir.

Sedangkan aspek kenyamanan meliputi kerapian kendaraan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. “Pengelolaan parkir meliputi tiga aspek penting, yaitu keamanan, kenyamanan, dan pendapatan,” ujar dia.

Disinggung tudingan Komisi B DPRD Karanganyar ihwal keterlibatan mafia parkir, Agus mengaku tidak tahu menahu. “Saya bukannya tidak mau tahu loh ya, saya hanya tak tahu menahu dengan itu [mafia parkir],” tambah dia.

Agus menegaskan dirinya secara pribadi dan kedinasan tidak mengetahui praktik mafia parkir atau kebocoran pendapatan parkir. Hubungan kerja Dishubkominfo sebatas dengan jukir terkait pendapatan parkir.

“Dishubkominfo memberikan mandat kepada juru parkir, mereka bertanggung jawab memberikan kontribusi pendapatan,” urai dia. Ihwal penentuan pengelola parkir, menurut Agus diberikan kepada petugas parkir yang ada.

“Pokoknya kita berikan kepada petugas parkir yang ada di situ. Mereka lah pihak ketiga, jukir yang di situ,” sambung dia. Agus optimistis pengelolaan parkir dibawah tanggung jawab Dishubkominfo 2016 lebih baik.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Karanganyar, Darwanto, mengatakan sudah saatnya Pemkab mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu caranya menurut dia dengan menutup semua celah kebocoran.