SOLOPOS.COM - Ilustrasi permukiman kumuh (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, SOLO — Penataan permukiman kumuh di wilayah RT 001-RT 005/RW 001 Kelurahan Mojo Pasar Kliwon, Solo, tidak jadi menggunakan skema pembiayaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Pembangunan seratusan hunian di kawasan yang dulu merupakan RW 023 Kelurahan Semanggi itu akan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersedia menghimpun CSR dari sejumlah perusahaan untuk membangun 47 dari 183 unit hunian.
Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Solo, Cornelius Tri Cahyo, mengatakan pembangunan 47 hunian di wilayah itu akan difasilitasi CSR yang dihimpun Kemenko PMK sebagai pilot project wilayah selanjutnya.
Baca Juga: Jadi Contoh Pasar Tradisional Konsep Modern, Pasar Tanggul Solo Kini…
Baca Juga: Jadi Contoh Pasar Tradisional Konsep Modern, Pasar Tanggul Solo Kini…
“Jadi BP2BT-nya tidak jadi masuk. Sedangkan untuk 136 unit hunian tersisa bakal dibicarakan pada tahun depan. Apakah akan menggunakan BP2BT atau CSR lagi,” jelasnya dihubungi Solopos.com, Kamis (11/11/2021).
Cahyo menyebut secara umum seluruh warga sasaran penataan kawasan kumuh di Mojo, Solo, itu kondisi keuangannya tidak mampu. Tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencicil biaya membangun rumah jika menggunakan skema BP2BT.
Baca Juga: 826 Kasus Perceraian di Solo Sepanjang 2020, Ada yang Karena Poligami
Saat ini, puluhan keluarga itu tinggal di Risha (rumah instan sederhana sehat) di sebelah Rusunawa Semanggi. “Kalau huntap sudah jadi, tentu mereka bisa segera pindah,” ucapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan program BP2BT dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak jadi masuk lantaran mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya kemampuan debitur atau warga terdampak penataan kawasan kumuh Mojo, Solo.
Warga memiliki pengeluaran lebih banyak dibandingkan pemasukan. Selain itu, mereka juga sudah dijanjikan mendapatkan huntap tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun.
Baca Juga: Wah, Ternyata Begini Asal Usul Nama Kawasan Gladak Solo
“Ya, sudah akhirnya 47 unit dulu dibangun dulu, mutlak CSR. Pembangunannya mulai tahun depan, ya paling tidak pertengahan tahun sudah selesai,” tuturnya.
Hunian berada di lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) yang sudah dimohonkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dihibahkan kepada Pemkot atau warga.
Biaya tiap hunian dipatok sekitar Rp50 juta, sama seperti hunian sistem panel di lahan HP 001 Kelurahan Mojo yang dulu merupakan HP 16 Semanggi.