PENATAAN PKL Terus Disorot DPRD

SOLO- Program penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali menjadi sorotan kalangan DPRD setempat. Pemkot dinilai tidak tegas terhadap PKL yang kembali ke jalan pascarelokasi, maupun PKL baru di sejumlah kawasan yang seharusnya steril dari keberadaan para PKL tersebut.

Pantauan Espos di sejumlah jalan protokol, termasuk kawasan Gladak di Jl Slamet Riyadi, Jl Veteran, Jl Kapten Mulyadi dan Jl Urip Sumoharjo, masih terlihat aktivitas sejumlah PKL walaupun di jalan-jalan tersebut sudah disterilkan dari PKL.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto mengemukakan seharusnya penataan PKL oleh Pemkot merupakan program yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

“Jadi setelah direlokasi, semestinya ada langkah yang dilakukan Pemkot untuk menjaga agar kawasan yang sudah disterilkan tetap bersih dari PKL. Tidak digunakan baik oleh PKL yang lama yang kembali ke jalan itu, maupun PKL yang baru,” ujar Supriyanto saat dihubungi melalui Ponselnya, Senin (23/1/2012).

Namun Supriyanto menilai selama ini Pemkot kurang tegas dalam menindak PKL, sehingga keberadaan PKL di jalan-jalan yang sudah steril tersebut PKL justru masih marak. Seharusnya, lanjut dia, program penataan itu juga disertai dengan pembinaan terhadap para PKL tersebut.

“Jadi tidak sekadar direlokasi ke selter atau pasar-pasar tradisional, melainkan juga harus diadakan pembinaan. Karena program itu harus berkelanjutan agar tujuan penataan tersebut dapat terwujud,” imbuh dia.

Di samping itu, Supriyanto menegaskan Pemkot juga seharusnya menekankan pengawasan terhadap kawasan yang telah ditinggalkan oleh PKL dan menindak tegas terhadap munculnya PKL baru yang menempati kawasan tersebut.

”Langkah ini yang selama ini belum dilakukan Pemkot secara optimal,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Solo, Abdullah AA mengakui masih ada sejumlah kawasan yang seharusnya steril dari PKL, namun masih digunakan oleh para PKL tersebut. Contohnya di Jl Kapten Mulyadi.

“Kami sudah melaporkan keberadaan PKL itu kepada Dinas Pengelola Pasar (DPP). Untuk saat ini sepertinya sudah ada perhatian,” ungkapnya.

Khusus untuk Jl Veteran yang sudah tersentuh program penataan, Abdullah menilai seharusnya relokasi PKL di jalan itu bisa dilakukan secara menyeluruh agar adil. Menyangkut persoalan masih minimnya selter, menurut dia, dapat diantisipasi dengan menempatkan para PKL tersebut di kios atau los pasar-pasar tradisional yang masih kosong. JIBI/SOLOPOS/Septhia Ryanthie