Wonogiri (Espos)–Pemkab dan DPRD Kabupaten Wonogiri mempercepat pembahasan RAPBD 2011. Pembahasan itu dimulai dengan penyampaian nota pengantar bupati tentang rancangan KUA dan PPAS dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jumat (24/9).
Dalam penyampaian nota pengantar tersebut, Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi menyampaikan proyeksi pendapatan dan belanja. Disebutkan, pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri dalam rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2011 diproyeksikan turun senilai Rp 43.524.276.000 atau 4,95% dibandingkan APBD Penetapan tahun 2010 menjadi senilai Rp 835.778.544.000.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
“Penurunan pendapatan ini berasal dari penurunan PAD (pendapatan asli daerah-red) senilai Rp 5,227 miliar, dana perimbangan berkurang senilai Rp 3,426 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah turun Rp 34,863 miliar,” urai Begug.
Sementara dari sisi belanja, Begug menerangkan totalnya mencapai Rp 859.302.706.500, terdiri atas belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai senilai Rp 597.941.443.000 dan belanja tidak langsung non gaji senilai Rp 102.154.070.500. Belanja langsung meliputi program setiap SKPD senilai Rp 25.655.212.000 serta urusan wajib dan pilihan senilai Rp 133.551.981.000. Kondisi tersebut mengakibatkan defisit senilai Rp 23.524.162.500.
Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan, yang terdiri atas penerimaan senilai Rp 31.510.000.000 dikurangi pengeluaran Rp 7.971.804.000. Hasilnya, terdapat surplus senilai Rp 14.033.500.
Ditemui Espos seusai rapat kemarin, Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha mengatakan percepatan pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD 2011 itu tidak ada kaitannya dengan transisi jabatan Bupati Wonogiri pada 1 November mendatang.
Menurut Wawan, sejak awal baik Pemkab maupun DPRD memang sudah punya komitmen untuk tidak menunda-nunda pembahasan APBD. Sebagaimana diinformasikan, APBD 2010 lalu, baru ditetapkan pada bulan Maret.
“Kami sudah buat komitmen bersama untuk mematuhi peraturan yang ada agar menyelesaikan pembahasan dan menetapkan RAPBD menjadi APBD sebelum tahun anggaran berakhir. Jangan sampai Wonogiri mendapat sanksi karena keterlambatan itu,” ujar Wawan.
shs
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
